Bukittinggi, KABA12.com — Ratusan mahasiwa Bukittinggi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bukittinggi (Germabu), kembali mengasakan unjuk rasa ke kantor DPRD Bukittinggi, Rabu (25/09). Mereka menuntut, agar wakil rakyat yang duduk di DPRD Bukittinggi, untuk ikut aktif terlibat menyuarakan tuntutan mereka ke pusat.
Koordinator Germabu, Khairul Arwani, menjelaskan, saat ini reformasi yang diperjuangkan sejak 1998 lalu, sudah tidak berarti lagi. Reformasi yang semula bertujuan untuk mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat, kini sudah disalahartikan.
“Hari ini, oligarki membajak demokrasi salah satunya melalui pembuatan kebijakan publik. Sehingga dengan kebijakan itu, pemerintah dan DPR secara perlahan membunuh demokrasi itu. Contoh nyata, dari dominasi oligarki, disahkannya UU KPK pada 17 September 2019 lalu, menjadi paradoks agenda reformasi untuk memberantas KKN. Banyak pasal yang menuai kontroversi dan penolakan dari masyarakat, seolah tidak didengar oleh legislator,” ujar mahasiswa IAIN Bukittinggi itu dalam orasinya.
Dengan landasan itu, saat ini pada umumnya, mahasiswa di seluruh daerah meggelar aksi untuk menolak sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama DPR RI terkait UU KPK dan RUU KUHP. Khusus Bukitinggi, mahasiswa meminta wakil rakyat yang duduk di DPRD Bukittinggi untuk dapat berjuang bersama mahasiswa dan masyarakat menolak hal itu.
“Ada tujuh poin yang ingin kami tuntut ke DPRD Bukittinggi. Kami ingin DPRD Bukittinggi ikut mendesak pemerintah mengeluarkan Perpu pembatalan UU KPK. Kami ingin DPRD Bukittinggi aktif mendesak DPR RI menunda pengesahan RUU bermasalah (RUU Ketenagakerjaan, RUU KUHP dan RUU Pertanahan) pada periode berikutnya. DPRD Bukittinggi kami minta untuk ikut aktif mendesak pemerintah memastikan pemberikan sanksi kepada koporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan serta mencabut izinnya,” tegasnya.
Keempat, lanjut Khairul, DPRD Bukittinggi diminta untuk ikut aktif mendesak pemerintah menanggulangi dengan baik dan cermat siklus pemanasan global kebakaran hutan pada tahun tahun berikutnya. DPRD juga diminta ikut aktif mendesak pemerintah untuk perdamaian di Papua. DPRD Bukittinggi juga diminta untuk ikut aktif mendesak pemerintah menciptakan suasana kondusif bagi maayarakat.
“Terakhir, kami minta DPRD Bukittinggi ikut aktif mendesak pemerintah memastikan tidak ada lagi tindakan represif terhadap mahasiswa oleh oknum aparat,” ujarnya.
Setelah menyuarakan tuntutannya, perwakilan Germabu, diberi kesempatan oleh Wakil Ketua sementara DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, bersama Anggota DPRD lainnya, Herman Sofyan, Edison Katik Basa, Ibra Yasser, Alizarman, Shabirin Rahmat dan Irman Bahar, untuk berdiskusi di ruang Ketua DPRD.
Dari pertemuan itu, Nur Hasra menyampaikan, DPRD kota Bukittinggi menerima tuntutan mahasiswa tersebut dan akan menyampaikannya kepada DPRD Provinsi Sumata Barat. “Kami apresiasi upaya dari mahasiswa. Untuk itu, apa yang menjadi tuntutan mereka ini, akan kami sampaikan langsung melalui DPRD Provinsi. Kita kirim lewat email dan fax. Langsung disaksikan oleh para mahasiswa,” ujarnya.
Selanjutnya, DPRD Bukittinggi juga memenuhi permintaan mahasiswa untuk mempublikasikan hal ini ke media massa. Unjuk rasa pun berakhir dengan tertib.
(Ophik)
