Lubuk Basung (Tak) Punya Wakil Rakyat?

Oleh: Depitriadi, S.IP
(Jurnalis dan Political Enthusiast, berdomisili di Lubuk Basung)

Benarkah warga Lubuk Basung punya wakil? Pertanyaan itu seakan menggantung di udara. Nama mereka ada. Wajah mereka terpampang di spanduk dan baliho. Tapi suara lantang untuk kemajuan Lubuk Basung? Hampir sunyi.

Lubuk Basung memang aneh. Statusnya ibukota kabupaten sudah lebih dari tiga dekade. Gedung bupati ada. Gedung dewan pun berdiri. Dinas-dinas lengkap. Tapi wajah kotanya tetap datar. Tidak ada loncatan. Tidak ada kejutan.

Selalu bupati yang disalahkan. Selalu pemerintah daerah yang dituding. Padahal ada lembaga lain yang mestinya ikut lantang, yaitu DPRD. Bukankah legislatif itu punya tiga fungsi utama? Membuat aturan, mengawasi jalannya pemerintah dan ikut menentukan arah anggaran.

Di atas kertas, Lubuk Basung punya wakil di DPRD Agam. Beberapa di antaranya duduk di komisi penting. Barangkali, ada juga yang terlibat langsung dalam Badan Anggaran. Posisi yang seharusnya bisa mendorong pembangunan ibukota.

Tapi hasilnya? Lubuk Basung tetap saja seperti ini. APBD Agam yang mencapai lebih dari satu triliun, jatah pembangunan fisik untuk ibukota hanya secuil. Sisanya lebih banyak tersebar ke daerah lain.

Logikanya sederhana. Ibukota adalah etalase. Muka depan dari sebuah kabupaten. Kalau mukanya kusam, bagaimana orang percaya dapurnya wangi? Tapi Lubuk Basung seperti tidak dianggap.

Cobalah bandingkan dengan kota lain. Payakumbuh sudah punya alun-alun yang hidup. Bukittinggi? Jangan tanya. Bahkan Solok yang dulunya setara, kini sudah melesat.

Lubuk Basung? Masih berkutat dengan surat- menyurat. Masih kota administrasi. Tidak lebih. Ada sarana olahraga, biar tidak terlalu stres dengan rutinitas kantor dan memikiri rupa ibukota.

Rapat-rapat dewan tetap jalan. Paripurna tetap rutin. Reses pun dilakukan. Tapi apa hasil nyata untuk Lubuk Basung? Sunyi. Medsos wakil rakyat hiruk di antara yang sunyi.

Padahal, Indonesia punya contoh. Didik Haryadi, Cucun Ahmad Syamsurizal, Achmad Daeng Se’re dan seabrek nama top trending lainnya. Mereka dikenal dengan singa konstituen.

Ataukah wakil Lubuk Basung belum bisa kita sandingkan dengan nama-nama besar yang dulunya kecil itu?

Itu bukti, anggota dewan bisa kok memperjuangkan daerahnya. Bisa menggeser alokasi anggaran. Bisa memaksa program prioritas. Bisa menciptakan identitas baru untuk kota yang diwakilinya. Kalau mau.

Sayangnya, wakil rakyat dari Lubuk Basung belum tampak hadir dengan suara lantang di depan publik, minimal di konstituen. Ada nama, tapi tidak ada gema. Ada kursi, tapi tidak ada teriakan. Aspirasi rakyat jarang terdengar.

Tiga dekade lebih, wajah kota ini tetap stagnan. Generasi berganti, tapi kondisinya sama. Jalan-jalan seadanya. Ruang publik terbatas. Identitas kota nyaris nihil.

Rakyat pun terbiasa. Terbiasa tidak berharap banyak. Terbiasa menganggap janji hanya bagian dari dekorasi kampanye. Senyum hanya pajangan baliho.

Musim kampanye selalu ramai. Janji ditebar di setiap sudut. Tapi begitu kursi sudah nyaman, suara kembali hilang. Pekik sunyi menggantikan janji lantang.

Sampai kapan? Apakah rakyat harus menunggu tiga dekade lagi untuk sekadar punya perguruan tinggi? Atau menunggu satu generasi dewan baru yang lebih berani bersuara, agar pasar yang tidak bau dan reot bisa dinikmati?

Padahal fungsi wakil rakyat itu sederhana, menjadi jembatan. Jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Jembatan antara suara rakyat dan angka-angka anggaran.

Sayangnya, jembatan di Lubuk Basung lebih sering putus. Atau hanya bagus di poster dan spanduk.

Rakyat sebenarnya tidak buta. Mereka melihat. Mereka merasakan. Mereka tahu mana wakil yang benar – benar bersuara dan mana yang hanya datang saat kampanye.

Di forum resmi pun jarang terdengar nama Lubuk Basung disebut. Penulis sering hadir meliput sidang paripurna. Nyaris tak ada anggota dewan yang membawa isu ibukota ke meja pembahasan.

Padahal, Lubuk Basung ini wajah Kabupaten Agam. Kalau wajahnya kusam, kabupaten ini kehilangan daya tarik. Kehilangan kebanggaan.

Kini yang bisa dikenang hanya kantor bupati dan kantor dewan itu sendiri. Selebihnya kosong.

Kalau keadaan ini dibiarkan, Lubuk Basung hanya akan menjadi kisah stagnan. Ibukota kabupaten tanpa kebanggaan. Kota administrasi yang tak punya ruh.

Rakyat hanya menunggu satu hal, keberanian. Keberanian seorang wakil untuk benar-benar berbeda. Untuk berteriak lantang, tidak hanya di ruang sidang tapi juga di jalan kampung.

Itulah suara yang masih ditunggu. Suara yang bisa mengubah pekik sunyi menjadi teriakan perubahan. Suara yang membuktikan bahwa wakil rakyat benar-benar ada.

Pada akhirnya, rakyat menunggu wakil rakyat yang memberikan pancing, bukan yang memberikan ikan. Ikan dimasak pagi, sorenya sudah tidak ada lagi.

Sampai suara itu muncul, rakyat akan tetap bertanya- tanya, benarkah Lubuk Basung punya wakil? Allahu wa’alam. Takbir (*)