Opini

Lubuk Basung Mengayuh di Antara Kantor dan Ekonomi Yang Bocor

Posted on

Oleh : Depitriadi, S.IP
(Jurnalis dan Political Enthusiast, berdomisili di Lubuk Basung)

Lubuk Basung sudah 32 tahun jadi ibukota Kabupaten Agam. Kantor bupati di sini. DPRD di sini. OPD pun satu per satu ada di sini. Secara administrasi, lengkap. Lalu, yang tidak ada? Kampus.

Perguruan tinggi yang benar-benar bisa jadi magnet ludes. Universitas negeri? Tidak ada. Universitas swasta yang punya nama? Nihil. Kuliah online ada, tapi bukan itu maksudnya.

Akibatnya jelas. Setiap tahun arus mahasiswa mengalir keluar. Ke Padang, ke Bukittinggi, ke Payakumbuh bahkan ke Jawa. Sebagian kembali. Banyak juga yang menetap di rantau.

Itulah brain drain. SDM pintar pergi banyak yang pergi. SDM terdidik tak pulang-pulang. Lubuk Basung kehilangan darah segarnya.

Mari kita hitung kasar. Penduduk Lubuk Basung 85 ribu jiwa pada semester II 2024. Usia kuliah 8–10 persen. Artinya ada 7.000– 8.500 anak muda usia kuliah.

Kita pakai standar nasional. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi 31 persen. Artinya ada 2.500–3.000 anak yang kuliah. Dan hampir semua ke luar daerah.

Berapakah uang keluar dari Lubuk Basung? Kalau biaya hidup Rp1 juta per bulan. Maka Rp2,5 sampai Rp3 miliar mengalir dalam jangka 5 tahun terakhir. Mengalir ke daerah lain.

Lubuk Basung membiayai Padang. Menghidupi Bukittinggi. Menggerakkan ekonomi daerah lain. Sementara dapurnya sendiri tak berasap. Itu yang dinamakan kebocoran ekonomi.

Kalau ada kampus di sini? Uang itu mutar di warung nasi. Di kos-kosan. Di laundry dan lapau-lapau masyarakat.

Kenapa tidak ada kampus? Selalu alasan klasik. Padahal, tidak harus menunggu APBD. Ada mekanisme lain yakni yayasan, CSR, kampus cabang.

Syaratnya jelas. Harus berbadan hukum.
Harus ada lahan—katanya sudah ada hibah.
Harus ada dosen, kurikulum, akreditasi. Semua bisa. Kalau ada kemauan. Yang langka justru kemauan. Itulah Lubuk Basung.

Pemerintah daerah lebih sibuk fisik. Jalan, jembatan, irigasi. Itu penting, tentu. Tapi daerah besar tidak bisa hidup dengan jalan saja, tanpa jalan pikiran?

Contoh lain jelas. Payakumbuh ada Politeknik Negeri. Padang Panjang ada ISI. Lubuk Basung? Kantor saja. Padahal demografi tidak jauh berbeda.

Kampus itu ekosistem. Ada kos-kosan, rumah makan, rental komputer. Mahasiswa adalah mesin ekonomi. Namun, mesin itu yang tak ada di sini.

Lubuk Basung kini cuma penonton. Anak-anak SMA disiapkan. Lalu dikirim ke luar kota. Ekonomi lokal hanya melongo.

Dampak sosial juga besar. Kampus melahirkan seminar, penelitian, diskusi. Menciptakan atmosfer intelektual. Lubuk Basung kehilangan itu.

Bandingkan Yogyakarta. Bandingkan Bandung. Bandingkan Malang. Meski ini bukan kelasnya untuk dibandingkan. Namun akarnya sama. Mereka hidup karena kampus.

Lalu, sampai kapan alasan klasik jadi tameng? Pemerintah bisa membuka pintu. Perantau siap. Swasta pun bisa.

Perantau sudah terbukti. Masjid mereka bangun. Jalan, fasilitas olahraga, gedung pun dibangun. Kenapa tidak kampus?

Kalau sudah ada lahan hibah. Tinggal regulasi. Gandeng universitas negeri. Buka cabang di Lubuk Basung.

Kalau tidak, Lubuk Basung puas jadi ibukota kantor. Kantor megah. Tapi tidak melahirkan intelektual. Hanya budaya surat menyurat.

Sehat itu punya pusat belajar. Sehat itu punya riset. Bayangkan ada jurusan alat berat. Lulusannya bisa langsung bekerja.

Atau jurusan pariwisata. Langsung menopang Danau Maninjau. Lebih nyata daripada proyek seremonial. Lebih hidup daripada plang papan nama.

Kampus itu ruang kaderisasi. Ruang wirausaha. Ruang organisasi. Anak muda tak perlu merantau jauh.

Tanpa kampus? Generasi emas pergi.
Enggan pulang. Tinggal lah kota administrasi yang kaku.

Siapa yang harus memulai? Jawabannya, semua pihak. Pemerintah jadi fasilitator. Perantau jadi investor.

Jangan tunggu kampanye. Jangan tunggu lima tahunan. Kampus adalah investasi panjang. Bukan proyek instan.

Bentuk konsorsium. Libatkan yayasan, dunia usaha, diaspora. Mulai dari politeknik kecil. Bertahap, lalu besar.

Yang penting ada komitmen. Jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu generasi habis. Baru sadar butuh kampus.

Lubuk Basung sebagai ibukota administrasi. Tanpa kampus. Bukan sekadar kritik estetis. Ini soal masa depan.

Kampus itu investasi panjang. Ia kurangi kebocoran ekonomi. Ia tumbuhkan inovasi. Ia ikat anak muda agar pulang.

Kalau tidak? Lubuk Basung akan terus jadi kota kantor. Gedung besar. Tapi tanpa ruang belajar.

Atau mungkin ada yang takut. Takut didemo mahasiswa. Kalau kampus berdiri di sini? Wallahu a’lam. Takbir. -(*)

Populer

Exit mobile version