Legislator Muda DPRD Agam: Wajah Baru, Rutinitas Lama?

Oleh : Depitriadi, S.IP
(Jurnalis dan Political Enthusiast, Berdomisili di Lubuk Basung)

Waktu Pemilu lalu, layar publik Agam menampilkan wajah-wajah baru. Ada seruan perubahan, ada janji “kami anak muda akan bawa cara kerja baru.” Faktanya, puluhan anggota DPRD Agam periode 2024–2029 resmi dilantik, lebih dari separuh disebut sebagai “wajah baru.”

Kata “wajah baru” sangat menggoda. Mudah menimbulkan ekspektasi. Publik membayangkan kursi dewan menjadi panggung untuk inovasi, reses yang riuh, aksi langsung di nagari, kolaborasi dengan pemuda, kanal digital terbuka tiap minggu.

Lalu saya buka internet untuk mencari jejak. Internet itu jujur, ia hanya merekam yang dipublikasikan. Dan yang tercatat jelas, jumlah berita tentang anggota DPRD Agam mayoritas adalah soal rapat, rapat dan rapat. Situs resmi Dewan penuh dengan laporan paripurna, Bamus, rapat komisi, rapat kerja dengan OPD.

Dari sana, tampak beberapa sosok muda yang memang muncul di daftar, namun bukan sebagai penggagas program, tetapi hadir dalam agenda. Semua jejak itu rapi terdokumentasi, namun seragam, formalitas sidang.

Ambil contoh, ada legislator yang duduk di komisi yang mengurusi pendidikan dan kesehatan. Internet mencatat kehadirannya di rapat-rapat Bamus dan rapat kerja bersama mitra OPD. Itu fakta yang terekam jelas.

Contoh lain, ada pula anggota muda yang aktif di organisasi kepemudaan, bahkan menjabat posisi penting di luar DPRD. Internet menyimpan jejak pelantikan dan sambutannya yang penuh energi. Itu kegiatan di luar forum DPRD yang terekam.

Menariknya -atau menyedihkan, tergantung sudut pandang- adalah jenis kegiatan yang paling mudah ditemukan, kehadiran di rapat resmi. Itu yang paling sering dipublikasikan di situs portal berita lokal.

Sedangkan kegiatan yang publik tunggu, reses yang dipublikasikan, foto turun ke nagari, forum aspirasi di warung kopi, live IG ngobrol dengan pemuda, proyek pokok pikiran yang jelas ditandai sebagai kerja seorang legislator muda — nyaris tidak muncul.

Bukan berarti nol aktivitas di lapangan. Ada satu dua catatan kegiatan organisasi masyarakat, ada pula inisiatif isu kemasyarakatan. Tapi catatannya lebih berupa caption yang nyaris luput dari search engine optimisation, bukan narasi turun ke lapangan yang detail.

Saya ingin tegaskan, bekerja tanpa jejak digital saat ini — terutama bagi politisi muda yang sudah terbiasa dengan media sosial — terasa kontradiktif. Anak muda itu energik dan pintar komunikasi, mengapa kerja tak berjejak di internet?

Ada alasan budaya kerja juga, parlemen daerah punya ritme birokrasi yang boleh dibilang kaku. Agenda formal wajib, rapat paripurna, pembahasan APBD, penyusunan agenda. Anggota baru kerap tersedot ke dalam pola itu.

Namun publik tidak ingin alasan. Publik menilai lewat hasil dan jejak. Kalau Anda turun ke kampung, publik ingin foto, ingin catatan singkat bahwa “Ketika saya reses di nagari ini, warga minta jalan diperbaiki.” Itu yang tidak ditemukan di internet.

Sekarang soal data konkret, internet memang merekam nama-nama, posisi, kehadiran rapat dan beberapa kegiatan luar DPRD. Sumber paling padat adalah situs resmi DPRD Agam dan portal berita lokal. Maka ketika saya menulis “tidak ada agenda di luar rapat” untuk banyak legislator muda, itu berdasarkan ketiadaan rekaman publik.

Ada yang duduk di komisi sosial dan kesehatan, tercatat hadir di rapat- rapat teknis. Ada yang dikenal aktif di bidang kepemudaan, pernah tampil di acara organisasi. Ada pula yang dimunculkan media hanya karena label “termuda.” Semuanya sah, tapi masih tipis sebagai catatan kerja politik.

Saya percaya ada juga yang bekerja di lapangan tanpa publikasi. Tapi di era transparansi ini, bekerja tanpa dokumentasi sama saja dengan tak bekerja. Publik menilai dari apa yang bisa diakses.

Ini persoalan komunikasi politik, legislator muda seharusnya memadukan kerja lapangan dengan storytelling digital. Reses bukan hanya mendengar aspirasi, tapi juga bahan cerita yang bisa ditularkan lewat media sosial.

Barangkali, publik tak peduli soal rapat. Yang mereka lihat hanyalah, legislator muda tampak tak berbeda dengan yang lama. Hanya ganti wajah, bukan ganti gaya.

Padahal peluang besar terbuka. Duduk di komisi yang dekat dengan isu pendidikan, kesehatan,dan sosial, mestinya bisa menjadi pintu untuk tampil lebih dekat dengan rakyat. Aktif di organisasi pemuda mestinya bisa jadi jembatan untuk menghubungkan aspirasi generasi muda ke DPRD.

Sayangnya, internet belum menjadi panggung utama mereka. Padahal itulah alat paling murah untuk menunjukkan kerja, untuk menciptakan kesan berbeda, untuk membangun legitimasi.

Jika wajah baru hanya terlihat di ruang sidang, publik akan segera bosan. Mereka menunggu gaya baru, diskusi di warung kopi, forum aspirasi online atau sekadar unggahan singkat tentang keluhan warga yang ditampung.

Seorang legislator muda tak perlu proyek besar untuk membuktikan diri. Satu isu sederhana, ditangani dengan konsisten, dipublikasikan dengan jelas, sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan.

Contoh sederhana, membantu satu nagari mendapat akses sinyal internet atau kampung yang belum punya listrik memadai, lalu mendokumentasikan prosesnya dari awal sampai berhasil. Itu akan jauh lebih diingat ketimbang sekadar hadir dalam sepuluh rapat paripurna.

Internet adalah cermin. Ia hanya memantulkan apa yang ditunjukkan. Jika diam, cermin itu kosong. Jika bekerja dan menampilkannya, cermin itu bersinar.

Maka wajah muda di DPRD Agam harus belajar, bekerja di lapangan penting, tapi mempublikasikan kerja, sama pentingnya. Di zaman ini, legitimasi dibangun lewat transparansi digital.

Bagi rakyat, catatan pentingnya sederhana yakni wajah baru belum tentu gaya baru. Jika gaya kerja tetap sama, rapat demi rapat, publik akan lupa bahwa ada generasi baru yang masuk parlemen.

Wajah muda harus membuktikan diri. Jika tidak, lima tahun lagi internet hanya akan menyimpan satu catatan, anggota DPRD Agam periode 2024–2029 rajin rapat. Itu terlalu sedikit untuk sebuah harapan besar. (*)