Pariwara Pemko Bukittinggi

KUA PPAS 2024 Disepakati, Pemko-DPRD Bukittinggi Bahas Ranperda KLA, Pajak dan Retribusi Daerah

Bukittinggi, KABA12 — Pemerintah bersama DPRD Kota Bukittinggi sepakati Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2024. Nota kesepakatan itu ditandatangani bersama dengan hantaran R-KUPA PPAS 2023 dan dua ranperda lainnya, dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, selama tiga hari, Rabu hingga Jumat (09-11/08)

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS 2024, sebagai landasan untuk penyusunan anggaran APBD 2024 mendatang. Selain itu, Pemko Bukittinggi juga hantarkan R-KUPA PPAS perubahan 2023, ranperda kota layak anak serta ranperda tentang pajak dan retribusi daerah

“KUA PPAS 2024 sudah kita sepakati. Sebelumnya sudah dilakukan pembahasan bersama dengan setiap SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi. Ini akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran APBD 2024 mendatang,” ungkap Beny, Rabu (09/08).

Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Asril, menjelaskan, berdasarkan hasil rapat kerja banggar dan TAPD bersama SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi, diperoleh ringkasan atas plafon anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp625.106.789.737,-. Belanja Daerah sebesar Rp855.700.857.315,-. Pembiayaan Daerah sebesar Rp30.000.000.000,-.

“Kondisi terakhir memperlihatkan bahwa KUA-PPAS hasil pembahasan masih dalam posisi defisit, diaman SILPA tahun berjalan menunjukkan angka sebesar minus Rp200.594.067.578,-. DPRD Bukittinggi merekomendasikan untuk adanya kajian dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah atau kembali melakukan skala prioritas anggaran belanja,” jelasnya.

Dalam paripurna kali ini, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, juga hantarkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA – PPAS) tahun anggaran 2023. Selain itu, Wako juga hantarkan Ranperda Penyelanggaraan Kota Layak Anak serta Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam setiap tahun anggaran, pemerintah bersama DPRD Bukittinggi menyusun anggaran perubahan. Sebagai salah dasar, dihantarkan R-KUPA PPAS Perubahan 2023.

“Postur APBD dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2023, Pendapatan. Potensi Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp24.456.652. 529,- sehingga menjadi Rp726.802.501.365,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp751.259.153.894,-,” jelas Erman.

Pendapatan berasal dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami penurunan target dari target awal sebesar Rp160.753 .694.941,- berkurang sebesar Rp24.330.518.607,- sehingga menjadi Rp136.423.176.334,-. Pendapatan Transfer terjadi penurunan sebesar Rp126.133.922,- dari nilai awal yaitu Rp590.505. 458.953,- sehingga menjadi Rp590.379.325.031,-. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp556.029.320.416,- berkurang sebesar Rp126.133.922,- sehingga menjadi Rp555.903.186. 494,-. Penurunan ini bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOKKB.

Belanja tahun 2023 semula sebesar Rp833.948.428. 755,- bertambah sebesar Rp31.201.585.300,- sehingga menjadi Rp865.150. 014.055,- yang terdiri dari ; Belanja Operasi semula sebesar Rp722.027.946.307,- bertambah sebesar Rp20.825.595.913,- sehingga menjadi Rp742.853.542.220,-. Belanja Modal semula sebesar Rp97.469.862.448,- bertambah sebesar Rp12.680.110.471,- sehingga menjadi Rp110.149.972.919,-.

Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp5.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.304.121.084,00 sehingga menjadi Rp2.695.878.916,00: dan Belanja Transfer yaitu belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp9.450.620.000,-.

Pembiayaan pada Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023, Pembiayaan Netto yang semula sebesar Rp82.689.274.861,- terkoreksi sebesar Rp5.367.087.172,54 sehingga menjadi Rp77.322.187.688,46. Pembiayaan tersebut dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran nya.

Untuk Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Wako menjelaskan, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.

“Secara konsepsi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara atribusi untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi. Dan juga penyelenggaraan kota layak anak merupakan lingkup dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

Sementara itu, terkait Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wako menjelaskan, pengaturan pajak daerah dan retribusi yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini mengatur kewenangan daerah untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi secara proporsional untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Melalui Undang-Undang ini pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi, namun terdapat perubahan yang mendasar sebelumnya yakni restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemandangan Umum Fraksi

Enam Fraksi di DPRD sampaikan pemandangan umum terhadap dua ranperda yang dihantarkan Wali Kota Bukittinggi dalam paripurna sebelumnya. Pemandangan umum fraksi itu, disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis, (10/08).

Fraksi Gerindra, yang dibacakan Shabirin Rachmat, menyampaikan dukungan dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam membuat dua ranperda ini. Mohon penjelasan seperti apa ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yakni bagaimana perlindungan anak dari bahaya media sosial dan penyalahgunaan narkoba.

“Terkait ranperda Pajak retribusi daerah, merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Fraksi gerinda berharap dengan adanya perda pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, memberikan maanfaat bagi masyarakat luas dan dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar bertumbuh kembang yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Fraksi PKS, dibacakan Ibra Yasser, menyampaikan, terkait raperda penyelenggaraan kota layak anak, PKS menanyakan apa saja program dan kegiatan yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan KLA. Bagaimana skema anggaran kedepan untuk mendukung KLA di Bukittinggi.

“Sementara, untuk ranperda pajak dan retribusi daerah timbul pertanyaan, ada 18 jenis retribusi yang dapat dipungut, sedangkan dalam UU nomor 28 tahun 2009, ada 32 jenis retribusi, sehingga ada 14 objek tidak masuk dalam target Bukittinggi. Hal ini tentu berpotensi adanya kehilangan pendapatan dan berdampak pada kemandirian fiskal daerah,” ungkapnya.

Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Erdison Nimli, meminta penjelasan terhadap jaminan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Bukittinggi dan meminta tanggapan dan pandangan terhadap permasalahan kesejahteraan anak di Kota Bukittinggi, karena masih ada kasus terhadap anak jalanan, anak berhadapan dengan kasus hukum hingga anak putus sekolah.

“Terkait Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, fraksi demokrat menilai perlunya keseriusan Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah baik dari segi pengawasan, pengelolaan serta penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh masyarakat dan apa upaya pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan daerah dalam hal ini melalui pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah,” jelasnya.

Fraksi Amanat Nasional Pembangunan, Dedi Fatria, menyampaikan, terkait ranperda penyelanggaraan kota layak anak, menyampaikan apa yang akan dicapat dari lahirnya raperda penyelenggaran kota layak anak ini. Sedangkan terkait raperda pajak dan retribusi daerah, ditanyakan bagaimana keberadaan perda pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya.

“Sementara, pemerintah pusat juga belum lahirkan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur detail tentang pajak dan retribusi daerah ini,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar, melalui Syafril, menyampaikan, terkait sistem zonasi yang diterapkan pemerintah membuat pro dan kontra dan menuai banyak polemik di tengah masarakat termasuk Kota Bukittinggi. Untuk itu fraksi golkar bertanya, bagaimana pemerintah kota mengatasi hal ini supaya tidak terjadi lagi kecemasan dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik tingkat SD, SMP Dan SMA sederajat.

“Terkait ranperda pajak dan retribusi daerah, fraksi Golkar menanyakan apa masih ada ruang bagi masyarakat wajib pajak untuk diskusi, mencari solusi terbaik dan bagaimana caranya,” ungkapnya.

Fraksi Nasdem-PKB, yang dibacakan Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan, banyak persyaratan sebuah kota dapat dikatakan kota layak anak. Bagaimana pemerintah menilai hal ini.

“Sedangkan terkait raperda pajak dan retribusi daerah, ditanyakan, apakah semua objek pajak dan retribusi sudah terakomodir dalam rancangan ini, mengingat peraturan ini merupakan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan sebelumnya menjadi satu peraturan,” ungkapnya.

Jawaban Wali Kota

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, terkait pertanyaan enam fraksi di DPRD mengenai raperda penyelenggaraan kota layak anak, dapat dijelaskan secara garis besar, bahwa materi ranperda ini, memuat pengaturan tentang tahapan pennyelenggaraan KLA, mulai dari perencanaan, pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA hingga penetapan KLA.

“Untuk memberikan perlindungan pada anak terhadap bahaya medsos dan narkoba, Pemko telah alokasikan anggaran untuk kegiatan pencegahan, melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) berkelanjutan. Memberikan support system yang mendukung pengasuhan anak,” ujar Erman.

Pemko juga siapkan program dan kegiatan yang berpediamn pada 24 indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan lima klaster. Untuk penganggarannya, telah tersedia pada OPD terkait.

Sementara, untuk pemandangan umum terkait raperda pajak dan retribusi daerah, Wako menyampaikan, terdapat beberapa jenis pajak yang dilebur menjadi satu dengan nomenklatur pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal ini tidak akan mengurangi kapasitas fiskal daerah karena hanya restrukturisasi jenis pajak tanpa mengurangi potensi terhadap penerimaan objeknya.

Pemko telah berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah, melalui digitalisasi penerimaan daerah melalui e-money. Pengawasan penerimaan pajak hotel dan restoran melalui smart tax dan peningkatan pelayanan di tempat yang menjadi objek retribusi.

“Dengan disahkannya raperda ini nantinya, peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah yang jumlahnya 21 dicabut. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 94 UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubugnan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, saat memimpin sidang paripurna menjelaskan, hantaran rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak dan rancanan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, telah dilaksanakan dalam tiga hari terakhir. Rapat paripurna ini, merupakan pembicaraan tingkat I.

“Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan secara mendalam atas dua raperda ini, melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah Bukittinggi,” jelasnya.

(Harmen)

To Top