Oleh : Rahman Buya
Konsep ‘maslahah ammah’ mengandung makna bahwa kepentingan bersama dan kebutuhan orang banyak (masyarakat) harus diutamakan diatas segala macam kepentingan baik individu maupun golongan. Hal ini akan menciptakan tatanan yang kondusif, dan harmoninya kehidupan.
Sudah pada waktunya, dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin dari semua tingkat, mulai yang terendah hingga pada tingkat negara, bahwa kepentingan umat harus dijadikan dasar dan pijakan pengambilan keputusan. Namum seringkali jargon kepentingan bersama (rakyat) dalam berbagai rangkaian kalimat yang indah, hanya dijadikan simbol belaka. Mengutamakan kepentingan umat dalam konteks untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas pengeloaan yang lebih transparan dan berkeadilan bagi semua, terkadang hanya menjadi ‘stempel’ belaka dan sama sekali ‘jauh panggang dari api’. Kepentingan kelompok dan golongan secara serta merta terangkai dalam ruang yang sulit dimengerti.
Bukan hal yang baru, dan menjadi konsumsi publik, bahwa ‘tradisi penyegaran’, penataan dalam suatu organisasi, khsususnya pada level penyelenggaraan pemerintah daerah, yang hampir tiap hari menghiasi halaman media massa, cetak dan elektronik, tak jarang disusupi kepentingan tertentu. Bahkan yang lebih miris lagi, kompetensi bukan lagi menjadi ukuran utama, ‘membagi porsi’ dengan konsep ‘dia bisa atau tidak untuk ‘sesuatu’ dan ‘melakukan sesuatu’ pun ikut menjadi musik pengantar makan siang.
Resonansi dan getaran kejujuran terkadang sulit dirasakan, karena ‘logika berpikir’ yang dibangun ‘orang-orang besar’ seringkali terbalik dari kelaziman, berotasi bukan lagi pada porosnya, sehingga kulitas berpikirnya mulai lumpuh dan melemah. Jika kekuatan dan kualitas berpikir sesorang mulai ‘melemah’, maka secara masif kemampuannya dalam menganalisis, menyimpulkan fakta, dan membuat alasan-alasan logis saat mengambil keputusan, pun akan melemah. Pada hal daya analisis itu sangat menentukan kualitas keputusan yang diambil.
Dan berkaca hari ini, adalah buah dari masa lalu yang ‘kurang tertata’. Orang bijak mengatakan, tidak ada sesuatu yang begitu kuat mengakar dalam perilaku sesorang, kecuali kebiasaan. Sekecil apapun sebuah kebiasaan akan menjadi batu karang yang sangat kuat bila terus menerus dilakukan secara kontinu. Lalu perubahan apa yang dapat diharapkan dari seorang pemimpin yang tujuannya hanya mencari kekuasaan, dimana seluruh akal pikiran serta perilakunya mengarah pada penumpukkan kekuasaan, sehingga tanpa disadari logika berpikirnya yang ‘terbalik’ dianggap norma dan lurus.
Semua akan berbicara demi kepentingan umum, meski sering kali batasan ‘kepentingan umum’ yang diungkapkan menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan konsep autentik-nya. Kepentingan umum akhirnya berkembang dalam perspektif yang beragam, ada kepentingan umum menurut ‘selera’ segelintir orang, lalu dipersepsikan sebagai kepentingan umat. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya, “(Allah berfirman), “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.“ (QS. Shaad[38]: 26).
Jika sudah demikian, maka berbagai kerusakan akan menanti, karena segala macam kebijakan berdasar pada kepentingan hawa nafsu, pribadi dan kelompok. Allah SWT berfirman, “Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada didalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.” (QS. Al-Mu’minun[23]: 71).
Oleh karena itu, penegakkan ‘kepentingan bersama’ dapat dijalankan bila bersandar pada konsep syar’i dan nilai-nilai keluhuran yang dianut, dan berientasi pada kebutuhan dan kepentingan umat secara universal. Kita menyadari, betapa pentingnya menata kehidupan, terutama dalam konteks membangun pemerintahan yang kuat, tangguh dan berkeadilan. Meluruskan logika berpikir pada proporsinya, bahwa yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi umat. Semoga tulisan ini dapat memberi inspirasi disaat melakukan perenungan, baik bagi pengambil kebijakan, maupun yang terkena dampak suatu kebijakan.
[ dari berbagai sumber]
