Pariwara, KABA12.com — Kabupaten Agam dinilai luar biasa karena sukses meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI. Luar biasanya bupaten Agam karena sudah tiga tahun berturut-turut mampu mempertahankan predikat terbaik dalam pengelolaan sistim keuangan sesuai ketentuan yang digariskan pemerintah dan negara.
Luar biasanya, kabupaten Agam juga dinilai, ditengah semakin ketatnya aturan sistim pengelolaan keuangan, seiring dengan semakin bertambah besarnya alokasi dana yang digunakan untuk beragam kegiatan pembangunan dalam APBD, kabupaten Agam justru berhasil menyeimbangkan besarnya alokasi dana itu, dengan aturan yang digariskan. Dibuktikan, pertumbuhan angka alokasi dana umum (DAU) APBD yang terus naik sejak tahun 2009, dari angkat Rp.650-an miliar, kini sudah mencapai Rp.1,2 triliun, dan sukses mengelola keuangan sesuai aturan dan sistim yang ditentukan.
Kabupaten Agam yang kembali tahun ini, meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Agam tahun anggaran 2016, diberikan dalam seremoni khusus di aula BPK RI Perwakilan Sumbar di Padang.
Berkas LHP yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Eliza diterima langsung Bupati Agam H. Indra Catri dan Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, Selasa (06/06) kemarin menjadi salah satu catatan sejarah penting bagi daerah ini dalam mendorong kemajuan pembangunan, sekaligus dalam merealisasikan visi misi daerah untuk masyarakat Agam yang madani.
Menurut Eliza, ketua BPK Perwakilan Sumbar, LHP atas laporan keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tiga bagian penting itu, masing-masing LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 yang memuat opini pemeriksaan.
Kemudian, LHP atas sistem pengendalian internal dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016, dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2016.
Ditegaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, dan tiga bagian yang tidak terpisahkan tersebut, ditetapkan opini BPK RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2016 kabupaten Agam adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kabupaten Agam, mendapat apresiasi khusus dari BPK RI karena sukses mempertahankan predikat opini WTP yang sudah diraih tiga tahun berturut-turut, yakini sejak tahun 2014, 2015 dan tahun 2016.
“Apresiasi kepada daerah yang mempertahankan opini WTP, itu bukti keseriusan daerah dalam mematuhi peraturan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, “ tegas Eliza.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar itu, menambahkan, tahun 2017 merupakan tahun kedua secara nasional melaksanakan penerapan pengelolaan keuangan negara berbasis aktual.Sehingga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaran secara akuntabel.
Ditegaskan,BPK memiliki standar pemeriksaan keuangan negara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai UU No.15- 2004, dan hal itu menjadi acuan dalam proses pemeriksaan pengelolaan sistim keuangan secara nasional.
Bagi kabupaten Agam, sistim pengelolaan keuangan yang sudah diterapkan selama ini, dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang dgariskan, sehingga kabupaten Agam mendapat apresiasi khusus dari BPK RI sebagai daerah yang sukses mempertahankan opini WTP.
(Harmen)
Opini WTP 2016 Hasil Kerja Tim
Indra Catri : Agam Akan Selalu Taat
Bupati Agam H.Indra Catri Dt.Malako nan Putiah, sukses kabupaten Agam meraih predikatopini WTP tahun anggaran 2016, menjadi pembuktian solidnya tim kerja keuangan yang bekerja maskimal mengawal sistim pengelolaan keuangan di daerah. Bahkan ditegaskan, hal itu wujud komitmen kuat ASN Agam dalam melaksanakan aturan yang digariskan dalam bidang keuangan.
Indra Catri mengungkap terimakasih kepada BPK RI, atas dukungan dan pembinaan serta ikut mengawal pengelolaan keuangan daerah sehingga, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan di Agam terwujud sesuai perundang-undangan yang digariskan, dan hal itu akan selalu menjadi pedoman kabupaten Agam dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang dirancang.
Menurut bupati, predikat opini WTP yang diraih Kabupaten Agam, juga merupakan hasil kerja keras semua pihak baik eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik.
Diharapkan Indra Catri, kedepan, kabupaten Agam harus selalu lebih baik, bahkan kabupaten Agam akan selalu taat pada azas dan ketentuan yang digariskan, sehingga dengan semakin beratnya tantangan dalam menjaga dan memelihara predikat terbaik opini WTP tersebut, makan tugas tim pengelola keuangana akn semakin berat.
Secara khusus, bupati Agam itu mengungkap terimakasih pada jajaran ASN dan tim kerja keuangan di seluruh jajaran pemerintahan kabupaten Agam, karena dengan kerja keras dan keinginan untuk selalu lebih baik, membuatkan hasil serta pengakuan dari lembaga negara, “ ini tugas berat yang harus terus dipertahankan untuk kemajuan daerah, “ tegasnya.
(Harmen )
Ketua DPRD Agam Salut Opini WTP Diraih Sejak 2014
Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra ungkap.salut pada seluruh terkait di jajaran pemerintahan kabupaten Agam.Salut itu disampaikan Marga Indra Putra karena sejak tahun 2014 dan 3 tahun berturt-turut kabupaten Agam,diberi predikat opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) oleh BPK RI.
Bahkan Selasa,(6/6) kabupaten Agam kembali meraih predikat itu yang menurutnya menjadi salah satu moment bersejarah bagi kabupaten Agam ditengah semakin beratnya tantangan bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat saat ini.
Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra yang hadir bersama bupati Agam Indra Catri saat menerima opini WTP tahun 2016 itu bangga atas prestasi yang diraih kabupaten Agam. ” Itu kerja keras kolektif dan tim yang solid semua pihak,” tegasnya.
Disisi lain ketua DPRD Agam itu berharap raihan predikat opini WTP yang sudah tiga tahun berturut-turut itu, tidak membuat jajaran terkait di lingkungan Pemkab Agam tidak terlena, karena kedepan akan semakin berat tantangan yang harus dihadapi bersama.
Tugas berat dan kerja keras akan selalu dihadapkan pada tim kerja keuangan daerah, karena menjaga dan memelihara prestasi, justru lebih berat dibanding meraihnya, “ kuncinya, jangan berpuas diri dengan hasil yang diraih, dan selalu berbuat yang terbaik untuk daerah, “ tegas Marga Indra Putra.
Diharapkan prestasi itu tetap menjadi motivasi untuk selalu membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan profesional sesuai aturan yang digariskan.
Marga Indra Putra bahkan menyebut, kabupaten Agam luar biasa mampu meraih opini WTP disaat APBD Agam naik setiap tahun.Bahkan saat APBD Agam naik dua kali lipat Rp. 560 miliar tahun 2009 lalu yang secara khusus membutuhkan pola dan sistim yang betul-betul matang serta harus didukung kerjasama senua elemen.
(Harmen)
Raih Opini WTP 2016
Sekab Agam Gelar Evaluasi
Sukses meraih predikat opini WTP tahun anggaran 2016 dari BPK RI, bagi sekretaris daerah kabupaten Agam Martiawanto Dt.Maruhun, menjadi tantangan dan tugas baru yang diyakininya akan lebih berat.
Karena diakuinya, menjaga dan memelihara predikat itu sangat sulit, karena dibutuhkan kajian dan evaluasi yang tak pernah henti oleh tim pengelola keuangan di seluruh lini pemerintahan.
Selalu koordinator tim pengelolaan keuangan daerah, Sekab Agam M.Dt.Maruhun menyebut, opini WTP yang diraih kabupaten Agam 3 tahun berturut-turut itu, merupakan buah sikap tegas dan keras dalam pengaturan dan pengelolaan yang selalu diperlihatkan pimpinan daerah di kabupaten Agam.
Karena diakuinya, tanpa pengawasan, akurasi, kepatuhan pada sistim dan aturan yang ditetapkan, kabupaten Agam akan sulit meraih predikat tersebut, karena diakuinya, dengan ragam pertumbuhan pembangunan kabupaten Agam saat ini, membutuhkan kesiapan ASN dan personil pengelolaan yang solid, dan professional.
“ Alhamdulilah, kerja keras dan komitmen bersama itu membuahkan hasil, kita berterimakasih pada seluruh tim pengelola keuangan di Pemkab Agam, “ sebut M.Dt.Maruhun.
Disisi lain, sekab Agam itu meyakinkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi, dan update aturan yang digariskan pemerintah, sehingga pelaksanaan sistim pengelolaan keuangan di kabupaten Agam akan selalu singkron dan mengacu pada aturan yang ada.
(Harmen)