Kaba DPRD Bukittinggi

Hak Keuangan DPRD KUPA PPAS APBD P 2017 Ditandatangani

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD bersama Walikota Bukittinggi telah menyepakati nota kesepakatan kebijakan umum perubahan (KUPA) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD perubahan 2017  serta ranperda hak keuangan adiminstratif pimpinan dan anggota DPRD. Keduanya ditandatangani bersama kedua belah pihak dalam rapat paripurna, di gedung DPRD, Selasa (15/08).

Juru bicara DPRD, Zulius St. Rajo Alam, SE, melaporkan, KUP-PPAS perubahan APBD 2017 telah dibahas bersama oleh banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada hasilnya, terdapat sejumlah perubahan terkait PAD dan belanja daerah.

“Total pendapatan daerah pada perubahan APBD 2017 meningkat sebesar Rp 16 M lebih, dari perhitungan awal Rp 703 milyar lebih menjadi Rp 719 milyar lebih. Target PAD sebelumnya sebesar Rp 97 milyar lebih, pada perubahan dinaikkan menjadi Rp 113 milyar lebih,” jelasnya.

Untuk dana perimbangan, turun sebesar Rp 1 M lebih. Total belanja pada perubahan APBD 2017 turun menjadi Rp 735 milyar lebih. Belanja tidak langsung terjadi penurunan pada belanja pegawai sebesar Rp 742 juta lebih. Sedangkan untuk uang makan ASN kembali dinaikkan menjadi Rp 2 milyar lebih, yang diperhitungkan sebesar Rp 22 ribu per hari, setelah perubahan APBD.

Wakil Ketua DPRD, Trismon, mengungkapkan, badan ekskutif dan legislatif telah menyepakati nota kesepakatan KUPA dan PPAS APBD perubahan 2017 serta hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Kedua aturan ini menjadi amanah perundang-undangan yang sudah dapat dilaksanakan di Bukittinggi.

“Pada KUPA PPAS perubahan terdapat sejumlah koreksi dari APBD 2017 awal, yang telah disepakati bersama. Sementara itu, untuk hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dapat juga telah disahkan, setelah mendapat petunjuk dari Gubernur serta dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengapresiasi kinerja banggar dan TAPD yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan pembahasan KUPA PPAS APBD perubahan 2017 serta keluarnya faslitasi dari Gubernur untuk ranperda hak keuangan anggota dan pimpinan DPRD menjadi perda.

“Dengan telah disepakati KUPA PPAS APBD perubahan 2017, kami dari badan eksekutif akan segera menyampaikan nota keuangan perubahan APBD 2017 sebagai dokumen untuk memuat program kerja dan alokasi dana dalam rangka mewujudkan visi misi kota,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ramlan, dengan lahirnya Perda hak kuangan dan administratif anggota dan pimpinan dewan, diharapkan mampu meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga serta kualitas, produktivitas, kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

(Ophik)

To Top