Lubukbasung, KABA12.com — Fraksi Golkar-PBB menyarankan kepada pimpinan DPRD Agam agar dalam pembahasan Ranperda BUMNag melibatkan tenaga ahli yang berkompeten, serta membentuk panitia khusus.
“Kami menyarankan agar pembahasan ranperda ini melibatkan tenaga ahli yang berkompetan serta dengan membentuk tenaga ahli, sehingga nantinya perda yang dihasilkan dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat,” kata jubir Fraksi Golkar-PBB, Bulqaini dalam rapat paripurna di aula Bappeda Agam, Rabu (04/10).
Ia juga mengatakan supaya pengendalian terhadap penggunaan anggaran APB Nagari yang akan digunakan sebagai modal usaha dari BUMNag dapat diatur dengan baik maka perlu dimuat klausul atau pasal yang meng amanahkan hal tersebut dalam ranperda ini.
“Disamping itu, secara teknis pelaksanaannya seperti, perlunya persetujuan dari bamus apabila akan menggunakan dana ADD atau APB Nagari yang ditetapkan dengan peraturan nagari dan lain sebagainya diatur dengan perbup,” ujarnya.
Mengingat pembentukan BUMNag tidak terlepas dari anggaran dan pembiayaan, maka fraksi Golkar-PBB menyarankan agar dilakukan pemdampingan oleh pemda maupun pihak ketiga sehingga yang didampingi bukan hanya sekedar pelaksanaan proyek yang masuk ke nagari saja.
(Virgo)
