Bukittinggi, KABA12.com — Enam Fraksi di DPRD memberikan pemandangan umum terhadap R-APBD Kota Bukittinggi tahun 2021. Pemandangan umum itu, disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (16/11).
Fraksi Gerindra yang dibacakan Shabirin Rachmat, mengapresiasi langkah pemko dalam mengalokasikan belanja prioritas untuk pemulihan dampak covid-19, pemenuhan sarpras pelayanan dasar dan pengendalian banjir. Namun, fraksi gerindra juga mempertanyakan langkah pemko untuk mencapai target pendapatan daerah.
Fraksi PKS, melalui Arnis Malin Palimo, mempertanyakan penurunan target pendapatan daerah dibanding tahun 2020 lalu sebesar Rp 42,41 milyar atau 6,14 persen. Selain itu, juga ditanyakan tentang komparasi total belanja daerah yang dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir dengan total belanja non infrastruktur pemulihan dampak covid-19.
Fraksi Demokrat, yang dibacakan Alizarman, menyampaikan, bagaimana langkah pemko dalam mencapai target PAD sementara Bukittinggi masih dilanda pandemi covid-19. Selain itu, juga ditanyakan besaran anggaran untuk pemulihan ekonomi dari dampak covid-19 dan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk pemulihan itu.
Fraksi PAN, melalui Rahmi Brisma, dalam pemandangan umumnya memberikan pertanyaan terkait belum dimasukkannya proyeksi DAK tahun 2021 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih 0 persen. Selain itu fraksi PAN juga memberi masukan agar pemko memperhatikan proyeksi asumsi besaran pendapatan daerah yang cukup besar, padahal masih dalam masa pandemi covid-19.
Fraksi Karya Pembangunan, melalui, Edison Katik Basa, menyampaikan, anggaran apa yang harus ada dalam RAPBD 2021, sehingga menetapkan prioritas program kegiatan dimasa pandemi dengan defisit Rp 42,4 milyar. Berapa besaran anggaran untuk penanganan covid dan langkah pemko agar PAD tercapai.
Fraksi Nasdem-PKB, yang dibacakan Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan, apa dasar pemko optimis mencapai target PAD lebih besar dari target APBD perubaham 2020. Fraksi Nasdem-PKB juga meminta penjabaran dari pemko terkait besaran anggaran untuk pemulihan ekonomi dampak covid dan pengendalian banjir. Nasdem-PKB juga menanyakan dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan khusus pengelollan danbrenczna menggratiskan terkait Pasa Ateh.
Dalam kesempatan itu, masing-masing fraksi juga menyampaikan pemandangan umum terkait ranperda penyelenggaraan rumah susun. Dimana, secara garis besar seluruh fraksi mendukung adanya ranperda ini dan menyetujui untik dilanjutkan dengan pembahasan secara bersama.
Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, yang memimpin rapat paripurna, mengapresiasi pemandangan umum fraksi fraksi di DPRD. Dimana, masukan dan pertanyaan itu, tentunya akan menjadi bahan bagi pemko untuk memberikan tanggapan pada paripurna selanjutnya.
“Kami melihat, semua pertanyaan dan masukan dari fraksi sangat bermanfaat dan penting diketahui oleh DPRD Bukittinggi. Sehingga secara garis besar memang semua akan dibahas oleh kedua lembaga, dimana sebelumnya akan dijawab oleh Pjs Wali Kota pada paripurna besok,” tutupnya.
(Ophik)
