DPRD Agam

FPKS : Cabut Perda No.9 Tahun 2009 

Lubuk Basung, KABA12.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  DPRD Agam setuju pencabutan peraturan daerah (perda) No. 9 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab.Agam. Hal itu disampaikan juru bicara fraksi PKS Muhammad Abrar dalam pandangan umum fraksi partai berlambang bulan sabit dan padi itu pada paripurna DPRD, Kamis (20/04).

Dijelaskan M. Abrar dengan UU No.3 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pembagian urusan pemda sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Agam No.9 tahun 2009 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemkab Agam dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, “adi secara otomatis perda ini tentu harus kita cabut dengan perda juga,” paparnya.

Tidak hanya itu, dalam paripurna yang mengagenda kan penyampaian pandangan umum fraksi DPRD  Agam terhadap nota penjelasan Bupati Agam atas tiga ranperda ini fraksi PKS juga menanyakan kesiapan Pemkab Agam untuk melakukan uji kendaraan bermotor sesuai perubahan kedua atas peraturan daerah no. 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum bidang perhubungan.

“Kewenangan baru ini dapat menggali potensi PAD dari sektor pengujian retribusi pengujian kendaraan bermotor, namun perlu kesiapan Pemkab.Agam  baik dari segi SDM, sistem, sarana prasarana, serta tarif yang akan ditetapkan,” jelasnya lagi.

Meski demikian secara substansi pandangan umum fraksi PKS mendukung dan mengapresiasi Pemkab. Agam yang telah mengajukan ketiga ranperda tersebut untuk dibahas kembali sesuai mekanisme yang berlaku.

(Jaswit/Virgo)

To Top