Kaba Bukittinggi

DPRD Pertanyakan Efek Penambahan Modal PDAM

Bukittinggi, KABA12.com — Rencana penambahan modal PDAM Tirta Jam Gadang, mengundang pertanyaan sejumlah fraksi di DPRD Bukittinggi. Pertanyaan tersebut disampaikan tujuh fraksi dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Rabu (23/08).

 

Secara umum anggota dewan mempertanyakan komitmen PDAM melalui pemko terkait waktu pengerjaan embung. Salah satunya Ir. H. Aisyah, mewakili fraksi Demokrat yang mempertanyakan terkait pelaksanaan pembebasan lahan masyarakat yang akan dijadikan lokasi pembangunan embung.

“Apakah para pemilik lahan sudah sepakat untuk melakukan jual beli dengan pemko, selain itu apakah pemko bersama PDAM Tirta Jam Gadang bisa menyelesaikan pembuatan embung ini pada akhir tahun 2017 ini, ” ungkapnya.

Selain itu, fraksi Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP dan Bukittinggi Hebat secara garis besar mempertanyakan tentang jumlah keuntungan yang diberikan PDAM ke daerah dengan modal yang sudah ada sebesar Rp 8 milyar.

Dengan penambahan modal untuk membeli lahan pembangunan embung, diprediksi hanya akan menambah debit air 100 liter per detik. Untuk itu, timbul pertanyaan lanjutan terkait solusi selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan air sebesar 600 liter per detik.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menjelaskan, bahwa fraksi di dewan telah menyampaikan pemandangan umum terkait ranperda penambahan modal PDAM.

Secara umum DPRD sepakat untuk dibahas namun ada sejumlah pertanyaan yang haru dijawab kembali oleh walikota atau wakil walikota.

“Banyak pertanyaan yang disampaikan fraksi di dewan. Bahkan juga dipertanyakan terkait hasil penggalian pipa PDAM di badan jalan, yang hingga kini masih belum diaspal ulang, sehingga mengganggu pengguna jalan. Ini menjadi catatan bagi pemko untuk dijawab dalam paripurna selanjutnya,” ujarnya.

Selain pemandangan umum fraksi, dalam paripurna ini juga diagendakan hantaran  resmi ranperda APBD perubahan 2017.

Wakil Walikota  menjelaskan, dalam APBD perubahan 2017, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 710 milyar lebih, mengalami kenaikan dari APBD awal sebesar Rp 7 milyar lebih atau sebesar 1,11 persen.

“Kenaikan pendapatan daerah tersebut terdiri dari PAD 16,30  persen dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,44 persen. Selain itu pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD 2017 menjadi Rp 57,5 miluar rupiah,” ulasnya.

Selian itu, belanja daerah  pada perubahan APBD 2017 diperkirakan sebesar Rp 733 milyar lebih. Terdiri dari biaya langsung 61,30 persen dan biaya todak lansung 38,70 persen.

(Ophik)

To Top