DPRD Agam

DPRD dan Walikota Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2016

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD bersama Walikota Bukittinggi akhirnya menyetujui ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2016. Agenda tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (28/07).

Persetujuan ranperda ini bersamaan dengan hantaran secara resmi oleh Walikota terhadap ranperda perubahan ke delapan atas perda no.8 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. BPD Sumbar. Ranperda tentang perubahan kedua atas perda no 18 tahun 2013 tetang pembentukan dana cadangan untuk pembangunan RSUD. Sekaligus hantaran terkait rencana kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2018.

Rapat paripurna dihadiri langsung Walikota, Forkopimda, pimpinan dan 18 anggota dewan, Sekda, kepala OPD, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, serta sejumlah undangan lainnya.

Zulius St. Rajo Alam, juru bicara DPRD  yang juga sekretaris Pansus untuk raerda ini menyampaikan, pertanggungjawaban APBD 2016 telah dibahas secara bersama oleh pansus. Secara garis besar, anggota DPRD mengapresiasi kinerja badan eksekutif khususunya dalam hal pelaksanaan APBD. Terbukti dengan penilaian opini WTP dari BPK. Namun terdapat masukan khususnya pada realisasi belanja daerah, silpa dan PAD termasuk beberapa poin lainnya.

“Realisasi capaian PAD Rp 647 M lebih, dirasa masih dapat ditingkatkan karena target Rp 675 M lebih. Selain itu, serapan belanja daerah masih berkisar 85,23 persen, sehingga dibutuhkan perbaikan managemen kas dan penyusunan perencanaan belanja. Khusus masalah silpa sebesar Rp 81 M lebih,  diharapkan dapat terus ditekan untuk tahun anggaran selanjutnya,” ungkapnya.

Wakil ketua DPRD, Trismon, yang langsung memimpin jalannya sidang menjelaskan, ranperda pertanggungjawaban APBD 2016 ini telah disetujui oleh tujuh fraksi di dewan. Dalam pendapat akhir tersebut, juga terdapat sejumlah catatan untuk pemko yang menjadi masukan untuk pelaksanaan penganggaran di tahun selanjutnya.

“Kita harapkan, kedepan untuk penganggaran pemko melalui SOPD terkait, agar lebih siap dalam penganggaran dan disesuaikan dengan rrncana kerja, agar anggaran belanja daerah dapat terserap maksimal dan silpa dapat lebih kita kurangi lagi kedepannya,” harapnya.

Sementara itu, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan bahwa selama pembahasan pertanggungjawaban APBD 2016, pemerintah banyak menerima kritik dan masukan yang konstruktif dalam rangka membangun Bukittinggi lebih baik.

“APBD sebagai instrumen fiskal dalam pembangunan Bukittinggi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat makmur dan berkeadilan. Kendala pelaksanaan anggaran terjadi karena adanya perbedaan asumsi yang ada pada APBD 2016 dengan kondisi di lapangan serta adanya peraturan baru sehingga program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan,” jelasnya.

Kedepan, lanjut Walikota, pemko akan terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran, penyesuaian dengan rencana kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.

(Ophik)

To Top