Kaba Bukittinggi

DPD PAN Minta Penetapan Caleg PAN oleh KPUD Bukittinggi Ditunda

Bukittinggi, KABA12.com — DPD PAN Bukittinggi melayangkan surat permohonan kepada KPUD Bukittinggi untuk menunda penetapan caleg dari Partai Amanat Nasional kota Bukittinggi. Surat itu, ditandatangani langsung oleh Ketua DPD PAN Bukittinggi Fauzan Haviz dan Sektetaris, Rici seeta ditembuskan kepada 24 pihak.

Ketua DPDD PAN Bukittinggi, Fauzan Haviz, menjelaskan, permohonan penundaan penetapan caleg terpilih dari Partai Amanat Nasional kota Bukittinggi, karena adanya persoalan terkait kepengurusan di internal tubuh PAN sendiri.

Sebagaimana diketahui, beberapa minggu sebelumnya, Mahkamah Agung telah memutuskan, bahwa SK DPD PAN yang dipimpin Rahmi Brisma, tidak sah dan batal demi hukum.

“Berarti dengan putusan itu, seluruh administrasi yang berkaitan dengan SK yang tidak sah itu, juga tidak bisa dilanjutkan. Termasuk pencalegan, karena caleg didaftarkan atas dasar surat dari partai, dan ditandatangani oleh pengurus partai yang kini sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukun oleh MA,” jelas Fauzan.

Pihak DPD PAN Bukittinggi yang dipimpin Fauzan menilai, dari awal pelaksanaan pendaftaran bacaleg ke KPU, sudah ada informasi yang diberikan oleh pihaknya kepada KPU Bukittinggi, bahwa kepengurusan PAN bermasalah dan sedang diupayakan secara hukum.

“Seharusnya, pihak KPU tidak langsung memberikan silon kepada LO dari PAN dari kubu Rahmi Brisma karena sedang ada sengketa. Tapi malah langsung diberikan. Kita gugat ke Bawaslu, ternyata kalah dan saat kasus ini naik ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung, ternyata kami dinyatakan benar dan SK Rahmi Brisma itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” terang Fauzan.

Keputusan ini, lanjut Fauzan, tentunya bisa jadi landasan bagi KPUD Bukittinggi untuk tidak atau menunda penetapan caleg terpilih dari PAN.

“Bahkan dengan surat permohonan tertanggal 21Juli itu, harusnya KPUD Bukittinggi mengindahkannya,” ungkap Fauzan.

Terkait penetapan telah dilaksanakan oleh KPUD Bukittinggi tanggal 22 Juli 2019, Fauzan Haviz mengaku kecewa.

“Tentunya akan kami lanjutkan laporan kami untuk langkah jukum selanjutnya. Mungkin saja ke DKPP, karena ada indikasi dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU dan juga lembaga hukum lainnya. Kami juga mengirim tembusan kepada 24 lembaga terkait surat penundaan penetapan caleg dari Partai Amanat Nasional kota Bukittinggi itu. Kita juga akan lihat nanti langkah selanjutnya,” tegas Fauzan.

(Ophik)

To Top