Kaba Terkini

Disdik Sumbar: Sekolah Keluar Dari Juknis Diberi Sanksi

Sumbar, KABA12.com — Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA masih menjadi tranding topic pembicaraan dalam satu pekan terakhir ini.

Terutama di kota Bukittinggi yang dari dulu menyatakan diri sebagai kota tujuan pendidikan di Sumbar. Sebanyak 259 orang lulusan SMP di kota itu tidak diterima dalam PPDB tahun ajaran 2017/2018 di lima Sekolah Menengah Atas Negeri Bukittinggi.

Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Bukittinggi Firdaus mengatakan, kendala dalam PPDB tahun ini lantaran adanya pembatasan daya tampung siswa dalam satu kelas menyusul keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

“Sesuai aturan dari pemerintah pusat, maksimal siswa dalam satu rombel 36 orang siswa. Sementara jumlah rombel yang tersedia untuk siswa kelas X di SMA Negeri Bukittinggi hanya ada 44 lokal, yang berkurang dari jumlah sebelumnya 65 kelas, sehingga terjadi pengurangan penerimaan siswa di SMA,” sebutnya.

Dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Pasal 24, Kementerian Pendidikan sudah menegaskan berapa maksimal dan minimum jumlah siswa satu rombongan belajar (rombel).

Dimana, untuk SD paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 28 siswa. SMP paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 32 siswa dalam satu kelas. SMA paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Kemudian SMK paling sedikit 15 siswa dan paling banyak 36 siswa dalam satu kelas.

Sementara Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) maksimal 5 siswa. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) paling banyak 8 siswa. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) maksimal 8 siswa dalam satu kelas.

Menanggapi hal itu, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Sumbar Nasmeri menegaskan, agar sekolah SMA sederajat, mengikuti aturan yang berlaku tersebut. Jika kedapatan melanggar juknis yang diberikan, sekolah akan diberi sanksi.

“Semakin sedikit anak di dalam kelas, semakin efektif belajar, dan begitu sebaliknya semakin banyak anak di dalam kelas akan sulit dikendaikan dan proses belajar mengajar tidak akan efektif. Kalau sekolah keluar dari juknis, kita beri sanksi, Dapodik sekolah secara otomatis akan bermasalah,” ujarnya.

Ia menyarankan, bagi anak yang masih belum diterima di SMA Negeri, agar bersekokah di sekolah swasta, “semua sekolah pada hakikatnya sama, sekolah bukan satu-satunya SMA Negeri, banyak SMA swasta yang berkualitas dan telah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap dunia pendidikan di Bukittinggi,” ujarnya lagi.

Sejak satu tahun terakhir, pengelolaan SMA sederajat sudah dikembalikan ke pihak provinsi. Seluruh urusan administrasi yang menyangkut Sekolah Menengah Atas, tidak lagi dikoordinir pemerintah di daerah, melainkan oleh Dinas Pendidikan provinsi.

(Jaswit)

To Top