Kaba DPRD Bukittinggi

Diperpanjang 4 Kali, Perubahan Perda RTRW Akhirnya Ketok Palu

Bukittinggi, KABA12.com — Pembahasan perubahan perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) no.6 tahun 2011 akhirnya rampung.

Ranperda tersebut disahkan dalam rapat paripurna, di gedung DPRD, Selasa (18/07) dengan agenda persetujuan ranperda perubahan perda RTRW dan hantaran secara resmi oleh walikota terhadap ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Bukittinggi.

Rapat paripurna dihadiri walíkota, Forkopimda, pimpinan dan 21 anggota dewan, sekda, kepala OPD, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, serta sejumlah undangan laninnya.

Ketua Pansus RTRW, M. Nur Idris menjelaskan, keputusan ini disimpulkan setelah pembahasan panjang oleh pansus dengan melibatkan Niniak Mamak, pemuka masyarakat dan warga terkait.

“Pansus telah melaksanakan pembahasan selama lebih kurang enam bulan sebayak 21 kali, termasuk bersama BKPRD yang diketuai sekda. Banyak tarik ulur dan perdebatan dalam pembahasan tersebut hingga didapat kata sepakat dan disahkan hari ini. Intinya ada enam substansi perubahan dan secara garis besar terdapat 73 pasal atau 47 persen perubahan dari perda sebelumnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial,  mengungkapkan bahwa ranperda ini telah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi. Sehingga dapat disetujui bersama dengan Walikota dan menjadi perda yang sah untuk RTRW 2010-2030.

“Ranperda ini dibahas karena pada perda no. 6 tahun 2011 lalu, terdapat sejumlah pasal dan poin yang menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah hari ini perubahannya dapat disahkan dan kita harapkan dapat diterima masyarakat dan berlaku hingga 2030 mendatang,” ungkapnya.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengungkapkan apresiasi yang tinggi untuk anggota DPRD yang telah berhasil membahas ranperda perubahan perda RTRW ini. Karena hasil dari ranperda ini menjadi salah satu landasan untuk melaksanakan pembangunan kedepan.

“Alhamdulillah kita telah mengkaji berbagai potensi yang ada dan proyeksi kedepan. Sehingga pada hari ini kita telah dapat menetapkan kesepakatan bersama dalam merumuskan rencana penataan ruang sampai 2013 mendatang,” ungkapnya.

Dalam paripurna tersebut, Walikota juga menghantarkan secara resmi ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Bukittinggi. Ranperda ini akan segera dibahas oleh seluruh anggota DPRD sesuai fraksi masing-masing.

(Ophik)

To Top