Kaba Pemko Bukittinggi

Bentuk RIPPDA Pemko Bukittinggi Gandeng Akademisi

Bukittinggi, KABA12.com — Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) kota Bukittinggi kembali mencuat kepermukaan sejak  pembahasan perubahan perda RTRW No.6 tahun 2011.

Sebagai kota tujuan pariwisata, Bukittinggi hingga kini masih belum memiliki RIPPDA yang notabene merupakan pedoman pemerintah setempat untuk mengembangkan pengelolaan kepariwisataan.

Untuk mewujudkan terbentuknya payung hukum tersebut, pemerintah kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata Pemudan Olahraga (Disparpora) menggandeng pihak akademisi dari Center of Tourism, Cultural & Creative Economy UNAND dalam tim perancangan RIPPDA Bukittinggi.

“RIPPDA dokumen yang sangat penting, jadi kita mempercayakan kepada orang yang betul-betul ahli. Kita menggunakan tim kajian ilmiah dari Unand, yang akan merancang naskah akademiknya, tim ini sudah ahli,” sebut Erwin Umar saat diwawancarai KABA12.com.

Ia menyebutkan, RIPPDA merupakan salah satu pokok pikiran (Pokir) DPRD Bukittinggi yang akan dianggarkan  diperubahan APBD 2017 nanti.

“Saat ini tim tengah mengumpulkan data sekunder, nanti akan dilakukan FGD bersama DPRD Bukittingi guna memaksimalkan rancangan induk pembangunan pariwisata ini. Setelah RIPPDA selesai kita akan bentuk tim percepatan pengembangan pariwisata kota,” ujarnya.

Disisi lain, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Bukittinggi Ibnu Asis mengatakan, eksistensi RIPPDA sangat erat kaitannya dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang saat ini perubahannya sedang dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

“Dokumen RIPPDA tidak bisa berdiri sendiri karena perda RTRW kota tengah dibahas. Dalam perda RTRW akan bisa dilihat kawasan mana yang akan dikembangkan sebagai kawasan wisata,” ujarnya.

Tidak hanya itu, politisi PKS itu menyebutkan, RIPPDA juga erat kaitannya dengan RPJP dan RPJM yang juga saat ini tengah dibahas perubahannya.

“Karena pembahasannya secara umum beriringan, DPRD dan Pemko yakin, draft perda RIPPDA ini dalam waktu 1-2 bulan sudah bisa dihantarkan oleh Walikota, dengan catatan sudah mencakup apa yg diatur perda RTRW dan yang diakomodir oleh perda RPJM dan RPJP,” jelas Ibnu Asis.

Ia menjabarkan, arah pengembangan potensi kepariwisataan daerah sangat ditentukan oleh RIPPDA. Karena dokumen tersebut mengatur tentang bentuk/jenis kepariwisataan yang cocok di Bukittinggi, fokus destinasi yang dikembangkan, serta terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisatanya.

(Jaswit)

To Top