Bangka Tengah, kaba12.com — Sebagai upaya perlindungan dalam mencegah anak terpapar dan menjadi objek pornografi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kembali menyelenggarakan Workshop Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak, Rabu, (10/07).
Workshop kedua setelah kabupaten Agam, Sumatera Barat itu, digelar di kabupaten Bangka Tengah, propinsi Bangka Belitung.
“Setelah kabupaten Agam, kali ini, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah di Indonesia yang akan dikembangkan sebagai desa/kelurahan bebas pornografi anak. Workshop dihadiri perwakilan perangkat desa dan unsur masyarakat dari 10 Desa di Kabupaten Bangka Tengah,” ujar Sumbono, Plt. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA dalam press realise yang diterima kaba12.com, Rabu,(10/7).
Sumbono menjelaskan, maraknya peredaran pornografi melalui internet memicu kecanduan terhadap pornografi, tidak terkecuali pada anak yang mengakses.
“Hasil riset menunjukkan sekitar 97 persen anak di Indonesia sudah terpapar pornografi. Jika berkelanjutan, anak bisa jadi kecanduan, dan mengganggu perkembangan psikis anak” ujar Sumbono saat membuka Workshop Desa Bebas Pornografi Anak di Kab. Bangka Tengah.
Sejak tahun 2018, Kemen- PPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia telah mendorong 3 daerah sebagai desa bebas pornografi anak, diantaranya Kampung Maluang di Kalimantan Timur, Kelurahan Maccini Parang di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kelurahan Nunhila di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
“Ada beberapa kriteria khusus pembentukan desa bebas pornografi anak. Diantaranya, desa itu sudah mempunyai akses internet, ada indikasi anak-anak terpapar pornografi, dan adanya komitmen perangkat daerah atau desa dan seluruh unsur masyarakat untuk melakukan upaya bersama melindungi anak dari bahaya pornografi,” tambah Sumbono.
Di Kabupaten Bangka Tengah, selain adanya indikasi anak-anak terpapar pornografi, pemerintah daerah juga memiliki komitmen kuat untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan mendorong lingkungan yang aman dan layak anak.
Dalam perjalanannya, Kabupaten Bangka Tengah pernah mendeklarasikan sebagai Desa Layak Anak dan Desa Anti Pornografi, serta membentuk PATBM (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat).
“Lingkungan Desa merupakan garda terdepan dalam upaya perlindungan anak, termasuk untuk melindungi anak dari pornografi. Kami akan berupaya agar desa bebas pornografi anak bisa terbentuk di Kab. bangka Tengah,” jelas Bupati Bangka Tengah, diwakili Elly Irsyah, Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Kabupaten Bangka Tengah .
“Pornografi membuat generasi penerus kita menjadi generasi yang lemah, tidak berkualitas dan berakhlak lemah. Dengan membentuk Desa Bebas Pornografi Anak, kita wujudkan anak-anak Kab. Bangka Tengah yang berkualitas dan tangguh,” tegasnya.
HARMEN
