Bukittinggi, KABA12 — DPRD Kota Bukittinggi berikan 147 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2025. Rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (28/04).
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan, LKPJ Wali Kota merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menjelaskan, penyampaian LKPJ Tahun 2025 sudah disampaikan pada 30 Maret 2026.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPJ melalui Keputusan Nomor 170/07/Kpts.DPRD/2026.
“Pansus kemudian melakukan pembahasan intensif bersama pemerintah daerah dan perangkat terkait, hingga akhirnya merumuskan draft rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat gabungan komisi pada 27 April 2026 dan disetujui dalam rapat paripurna internal,” jelasnya.
Juru bicara Pansus DPRD, Dedi Fatria, menyampaikan, ada 147 rekomendasi yang telah disusun oleh seluruh Anggota DPRD Bukittinggi terhadap LKPJ wali kota tahun 2025. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam oleh tiga Pansus DPRD yang telah melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Rekomendasi yang disampaikan, dirinci per SKPD. Diantaranya, untuk Disdikbud, untuk melakukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi guna menjamin pemerataan akses pendidikan, termasuk ketersediaan bangku sekolah lanjutan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada penanganan anak putus sekolah, pengawasan kenakalan remaja, serta penguatan muatan lokal berbasis budaya.
Untuk Dinas Kesehatan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan melalui optimalisasi sarana prasarana, penguatan edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan program pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan TBC. Optimalisasi fungsi rumah sakit daerah juga menjadi perhatian untuk mendukung pelayanan rujukan.
Untuk Dinas PUPR, diminta Pemerintah Kota untuk lebih serius dalam penanganan drainase, penyediaan air bersih serta pemeliharaan jalan dan penerangan jalan umum guna mengantisipasi permasalahan banjir dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Untuk pariwisata, DPRD mendorong penyusunan kalender event yang konsisten serta peningkatan kualitas promosi berbasis digital guna menarik wisatawan. Penguatan peran pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor ini.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan kebijakan daerah.
“Rekomendasi ini akan kami tindaklanjuti secara optimal oleh seluruh perangkat daerah. Kami juga mengimbau agar setiap SKPD segera menindaklanuti hasil rekomendasi DPRD, karena akan menjadi bagian yang dilaporkan kembali pada LKPJ Tahun 2026. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus terjaga demi mewujudkan Bukittinggi yang lebih baik,” ujar Ramlan.
(Ophik)
