Jakarta, kaba12 — Universitas Paramadina menggelar Dies Natalis ke-27 di Aula Lantai 8 Gedung Nurcholis Madjid, Kampus Universitas Paramadina Cipayung, Jumat (10/1) yang dihadiri John Riady (CEO PT. Lippo Karawaci), Aminudin (Corporate Secretary Triputra Grup), Ari Dharma Stauss (Konrad Adenauer Stiftung), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Sidang Senat yang dipimpin Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini yang menyampaikan perkembangan universitas yang kini telah memiliki 5.800 mahasiswa dengan target mencapai 10.000 mahasiswa, sebagaimana diamanatkan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina, Jusuf Kalla.
Universitas Paramadina juga mencatatkan pencapaian dengan memiliki 7 guru besar, 15 calon guru besar, 57 lektor, dan sejumlah asisten ahli yang terus bertambah.
Hendro Martowardojo, Ketua Umum Yayasan Wakaf Paramadina, mengungkapkan kebanggaannya terhadap perkembangan Universitas Paramadina. “Pembangunan kampus ini dimulai dari niat besar dan kerja keras yang kini mulai terwujud. Harapan kami, kampus ini akan terus berkembang dan menjadi mercusuar pendidikan di masa depan” ujarnya.
Prof. Komaruddin Hidayat dalam orasinya menyampaikan pandangannya mengenai perjalanan panjang Indonesia sebagai bangsa, mulai dari era penjajahan hingga demokrasi modern. Dalam paparannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami perjalanan sejarah sebagai bekal membangun masa depan yang lebih baik.
Prof. Komaruddin memulai dengan memuji visi para pemuda di era Budi Utomo pada 1908, seperti Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Soegondo, dan lainnya, yang di usia muda sudah bermimpi besar untuk mempersatukan Indonesia. “Pada usia di bawah 25 tahun, mereka memiliki keberanian untuk bermimpi besar, yang kemudian beresonansi dengan generasi 1945 dan mewujudkan berdirinya negara bangsa Indonesia” ujarnya.
Ia menekankan kemampuan membaca tanda-tanda zaman menjadi kunci bagi para pendahulu untuk membangun fondasi bangsa. Tanpa visi yang visioner, Indonesia mungkin tidak akan pernah muncul di peta dunia sebagai sebuah negara merdeka.
Prof. Komaruddin menggarisbawahi peran Bung Karno sebagai nation builder yang harus menghadapi konflik panjang bersama Bung Hatta untuk membangun persatuan bangsa. Tragedi 1965 membawa Pak Harto ke panggung sejarah sebagai state builder, yang fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.
“Pak Harto dikenal sebagai Bapak Pembangunan, meskipun akhirnya tidak mampu menghadapi tekanan utang luar negeri dan tuntutan masyarakat yang berujung pada pengunduran dirinya” ungkapnya.
Dia menyebut masa transisi yang diwarnai oleh kepemimpinan BJ Habibie, Gus Dur, dan Megawati sebagai tonggak reformasi yang membuka ruang bagi demokratisasi. Perubahan besar seperti desentralisasi, kebebasan berserikat, dan sistem multipartai menjadi ciri khas era ini, yang diteruskan oleh Presiden SBY dengan stabilitas politik dan pengakuan internasional.
Namun, ia juga mencatat bahwa masa reformasi belum berhasil mengatasi korupsi secara signifikan. Pada Pemilu 2014, demokrasi Indonesia memasuki babak baru dengan Presiden Jokowi yang menjadi simbol demokrasi sejati. Meski demikian, ia menyoroti lemahnya komitmen pada nilai-nilai demokrasi, seperti terlihat pada dinamika politik terkini, termasuk penempatan Gibran dalam panggung politik.
Melihat ke depan, Prof. Komaruddin mengungkapkan harapannya pada sosok seperti Prabowo, yang memiliki latar belakang militer dan keluarga berpendidikan. Ia berharap pemimpin masa depan dapat belajar dari perjalanan panjang para presiden sebelumnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak selalu melahirkan pemimpin demokrat. “Indonesia hari ini menghadapi tantangan besar karena elite politik lebih sibuk mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan, yang pada akhirnya menghambat mobilitas sosial dan suara dari bawah,” tegasnya.
Prof. Komaruddin menegaskan pentingnya kebijakan yang visioner dan berpihak pada rakyat untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, baik dari segi ekonomi maupun militer. “Kita perlu pemimpin yang tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga mampu membangun masa depan dengan kebijakan yang adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat” ujarnya.(*).
