Lubukbasung,kaba12 — Pembahasan RAPBD 2025 terus berlanjut dengan gelar sidang paripurna dengan materi jawaban Bupati Agam terhdap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Agam di gedung dewan, Senin, (14/10).
Jawaban Bupati Agam atas pandangan umum fraksi ini disampaikan Pjs.Bupati, Dr Endrizal pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agam H.Ilham didampingi unsur pimpinan lainnya dihadiri para anggota dewan dan unsur Forkopimda Agam, tersebut merupakan lanjut dari sidang yang digelar Kamis, (10/10) pekan lalu.
Menjawab pandangan umum Fraksi PKS terkait toleransi defisit, Pjs Bupati menjelaskan batas minimal defisit APBD 2025 belum ada ketentuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun hal itu, bisa mempedomani batas maksimal defisit APBD tahun anggaran sebelumnya, dengan batas minimal defisit sebesar 4,25 persen dari perkiraan pendapatan daerah.
“Hal ini tentu sesuai dengan asumsi yang objektif dari kemampuan keuangan daerah tahun 2025, namun hal ini perlu pembahasan nantinya antara TPAD dengan Banggar DPRD,” ujarnya.
Dijelaskan,upaya kongkrit dalam menutupi defisit murni sekaligus menjawab pandangan fraksi PAN,setidaknya ada dua usaha konkrit yang dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, melakukan rasionalisasi belanja operasional kantor. Kedua, melakukan asistensi kembali anggaran untuk belanja prioritas daerah, sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan RPJM, IKU, Renstra dan RKPD serta pendapatan daerah.
Menjawab pandangan Fraksi Nasdem, Pjs Bupati menyampaikan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan produk, laju pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto yang masih di bawah PDRB provinsi.
“Ada tiga prioritas daerah tahun 2025 yaitu peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, peningkatan daya saing dan pemasaran produk mikro dan peningkatan kepariwisataan melalui amenitas, atraksi dan aksebilitas,” paparnya.
Menjawab Fraksi Demokrat, dijelaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran tahun 2025, “melalui upaya tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan lebih fokus dan tepat sasaran, sehingga hasil-hasil kegiatan pembangunan dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat,” katanya.
Menjawab Fraksi Gerindra, pemerintah daerah sependapat perlu adanya pengembangan ekonomi kreatif dan merangsang pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Agam, “diharapkan tahun 2025 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi mikro, pertumbuhan investasi dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka,” ulasnya.
Selanjutnya, menjawab pandangan Fraksi PPP, Pjs Bupati sepakat perlu memaksimalkan realisasi pokok-pokok pikiran DPRD yang belum terlaksana, teramasuk menjawab fraksi Golkar, PBB, Hanura dan PKB, perlu adanya efisiensi pembiayaan dan belanja daerah dan pencermatan dalam penyusunan rencana kegiatan 2025.
(HARMEN)
