Lubukbasung,kaba12 — Tujuh fraksi di DPRD Agam sampaikan pandangan umum terkait dengan Rancangan APBD 2025 dalam sidang paripurna DPRD Agam di ruang sidang utama gedung dewan, Kamis, (10/10).
Sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Agam H.Ilham didampingi para wakil ketua M.Risman itu dihadiri pjs.Bupati Agam Dr.Endrizal, unsur Forkopimda Agam dan para anggota DPRD Agam.
Pandangan umum fraksi yang disampaikan secara berganti oleh 7 juru bicara fraksi, masing-masing dari Asrizal dari Fraksi PKS, yang menyampaikan sejumlah pandangan terkait RAPBD 2025, diantaranya batas toleransi yang ditetapkan pemerintah daerah terkait defisit anggaran, dimana Kabupaten Agam mengalami defisit murni sebesar Rp117 miliar.
“Apabila defisit sudah melebihi target yang dibolehkan, bagaimana langkah mengatasi hal tersebut, mohon dijelaskan,” ujarnya.
Hal yang sama disebutkan jurubicara Fraksi PAN Zulpardi, yang meminta upaya konkrit pemerintah daerah dalam menutupi defisit murni. Fraksi PAN juga menitipkan harapan agar soal rencana kerja kepada organisasi perangkat daerah.
“Kami berharap dalam penyusunan rencana kerja, jangan hanya didasari pada rutinitas, namun tingkatkan ke arah kreatif dan efektif seperti memperluas akses pelaku ekonomi di daerah,” ujarnya.
Sementara menurut Zelman, jurubicara fraksi Nasdem, mengingatkan bupati untuk segera menyurati Kemendagri terkait penerbitan pedoman/petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2025.
Disebutkan, sampai saat ini pendoman penyusunan APBD 2025 belum ada dari Kemendagri. Kami mengingatkan untuk menyurati pihak Kemendagri, sehingga pelaksanaan APBD 2025 dapat terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.
Jurubicara Fraksi Demokrat Jondra Marjaya, menyoroti soal realisasi APBD 2025 yang mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana Gunung Marapi.
Fraksi Demokrat menilai hal ini sangat perlu ditekankan kembali pemerintah daerah karena bencana telah menimbulkan penderitaan dan kerugian masyarakat, “beberapa ruas jalan terputus, irigasi rusak, jembatan terputus, pemukiman warga rusak dan hilang yang mengakibatkanterganggunya aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Sementara jurubicara Fraksi Gerindra, Nesi Harmita menyoroti perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang di Kawasan Masjid Sirah, sehingga masjid ini benar-benar representatif dan menjadi ikon wisata rohani di Agam.
Sedang Hardianto, jurubicara Fraksi PPP meminta pemerintah daerah memperhatikan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak daerah sebagai upaya peningkatan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi Golkar, Hanura, PBB dan PKB menyampaikan pandangan umum secara tertulis kepada sekretariat.
Seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Agam itu, menjadi catatan bagi pemerintah daerah yang akan ditanggapi dalam paripurna yang akan digelar seusai jadual yang ditetapkan.
(HARMEN)
