Lubukbasung, KABA12.com — Tujuh Fraksi DPRD Agam sampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Badan Usaha Milik Nagari di aula Bappeda setempat, Rabu (04/10).
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman, didampingi wakil ketua Taslim.
Sidang dihadiri Sekab. Agam Martiaswanto, anggota dewan, kepala OPD Pemkab Agam, serta Forkopimda.
Pada kesempatan itu, fraksi PKS melalui juru bicaranya Safrudin memberikan usulan agar pasal (5) yang terdapat dalam draf ranperda tersebut dilengkapi dengan redaksi pasal yang mengandung norma dan tata cara pembentukan tim kajian, struktutlr keanggotaan, uraian tugas serta waktu kerja tim.
“Hal itu perlu dilakukan karena kajian yang matang akan sangat menentukan arah dan kesuksesan usaha sebuah BUMNag disamping faktor kapasitas pengelola nantinya,” jelas Safrudin.
Sementara itu, fraksi Demokrat menyambut baik dan mengarapkan agar ranperda tersebut dapat segera ditetap menjadi perda mengingat kehadiran BUMNag yang dilandasi dengan regulasi yang jelas sudah lama dinantikan oleh nagari-nagari di Kabupaten Agam.
“Selain itu, BUMNag dapat mengelola potensi yang dimiliki oleh nagari untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, disamping itu penyertaan modal dari nagari juga bisa meningkatkan pendapatan asli nagari,” kata jubir Fraksi Demokrat, Feri Adrianto.
Fraksi Golkar-PBB sependapat dengan Bupati Agam agar Ranperda BUMNag dapat dijadikan perda.
“Meski begitu, kami dari fraksi Golkar-PBB menyarankan untuk pengendalian penggunaan anggaran APB Nagari yang akan digunakan sebagai modal dari BUMNag agar dapat diatur dengan baik, maka perlu dimuat klausul atau pasal yang mengatur hal tersebut,” ungkap Bulqaini, jubir Fraksi Golkar-PBB.
Sedangkan fraksi PAN yang disampaikan Irfan Amran, mempertanyakan BUMNag dimasing-masing nagari setelah lahirnya Perda nomor 4 tahun 2013, serta prediksi pemda tentang kemungkinan termotivasinya nagari-nagari untuk menggali sumber kekayaan nagari, jika telah disahkannya ranperda ini menjadi perda.
Fraksi PPP melalui jubirnya Ridwan Suhaili menyampaikan BUMNag perlu diperhatikan bentuk atau struktur organisasi yang akan dikelola, sehingga dapat memberikan keuntungan nantinya.
Sementara fraksi Nasdem Hanura dan Fraksi Gerindra juga mendukung ranperda Badan Usaha Milik Nagari ini untuk dijadikan perda agar dapat mensejahterakan masyarakat khusunya di nagari.
(Virgo)
