Kaba DPRD Bukittinggi

Enam Fraksi di DPRD Bukittinggi Berikan Pandangan Umum Atas RP-APBD 2021

Bukittinggi, KABA12.com — Enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi sampaikan pemandangan umum terhadap R-APBD Perubahan 2021 yang dihantarkan wali kota dalam paripurna sebelumnya.

Pemandangan umum fraksi itu, disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (15/09).

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menyampaikan, setrlah dihantarkan secara resmi oleh wali kota, nota keuangan dan R-APBD perubahan 2021 dibahas oleh masing masing fraksi.

Selanjutnya setiap fraksi memberikan pemandangan umum, baik itu pertanyaan dan sejumlah masukan terkait anggaran perubahan tersebut.

“Hari ini, kita agendakan pemandangan umum fraksi fraksi di DPRD Bukittinggi, terkait rancangan APBD perubahan 2021. Dimana setiap pertanyaan dan masukan dari masing masing fraksi, akan dijawab kembali oleh wali kota, dalam paripurna selanjutnya, yang kita agendakan Kamis besok,” ungkapnya.

Fraksi Demokrat dibacakan Erdison Nimli, menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah, diprediksi mengalami penurunan, karena pandemi covid. Namun fraksi Demokrat mempertanyakan, berapa PAD yang telah diraih sejak triwulan ketiga hingga Agustus 2021.

“Prinsip akuntabilitas harus dilaksanakan secara keseluruhan. Terkait musibah kebakaran Pasar Bawah, Fraksi Demokrat juga berharap pemerintah mengambil kebijakan yang sebijak bijaknya dan sesuai denaggan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra, dibacakan Shabirin Rachmat, menyampaikan, alokasi anggaran belanja untuk SKPD masih belum terukur, sehingga banyak alokasi dana tidak dilaksanakan. Penurunan PAD haru jadi perhatian serius, agar setiap prioritas dalam R-APBD Perubahan 2021 benar benar terlaksana.

“Untuk PPKM, pemko diharapkan berinovasi dan menentukan program untuj meningkatkan PAD dan memperbaiki perekonomian menuju era new normal. Kami juga himbau masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan,” ujarnya.

Fraksi Nasdem-PKB, dibacakan Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan apresiasi yang setingginya telah berusaha maksimal dalam situasi yang sangat sulit ini. Hal ini dapat dilihat dari keadaan defisit sebesar Rp 2,4 milyar lebih.

“Realisasi serapan belanja sampai Agustus rata rata mencapai 39,65% yang seharusnya 66%. Kami fraksi Nasdem-PKB, menyarankan pemda untuk menyisir kembali anggaran belanja OPD yang tidak mungkin terlaksana hari ini,” ungkapnya.

Fraksi PAN dibacakan Hj. Noni, meminta penjelasan dari mana asumsi proyeksi capaian angka Rp 87.345.528.556 sampai akhir tahun dijadikan patokan oleh Pemko.

Selanjutnya upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan dalam peningkatan PAD, bila Pandemi ini terjadi sampai akhir tahun.

“Selanjutnya kami juga mendengar proses pengadaan barang dan jasa melalui lelang banyak yang mengalami keterlambatan, bahkan sampai gagal yang disebabkan oleh masih kurang SDM pengadaan barang dan jasa. Kami berharap kiranya persoalan ini tidak berulang lagi terjadi. Harus ada perubahan dan jadi alasan setiap tahun pembahasan anggaran.

Kalau diperhatikan Pembiayaan Netto maka terlihat posisi pembiayan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat saldo pembiayaan bersih sebesar Rp 96.412.782. 688 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran perubahan sebesar Rp. 98 .814.920.046. Pertanyaan Fraksi PAN untuk apa saja penutupan defisit pada perubahan APBD 2021.

Fraksi Karya Pembangunan dibacakan Irman Bahar, mengungkapkan, fraksi-nya akan selalu mendukung pemko sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Bukittinggi. Terkait perencanaan pembangunan, perlu didukung bersama.

“Dengan harapan perlu dilakukan perencanaan yang maksimal baik megenai desain, bentuk dan manfaat secara ekonomi. Untuk musibah Pasar Bawah, kami meminta wako menjelaskan langkah kongkrit penanganan Pasar Bawah pasca kebakaran. Bagaimana sumber dananya, berapa anggaran yang dibutuhkan, berapa lama waktu pengerjaan, juga terkait persyaratan jika menggunakan dana tak terduga,” jelasnya.

Fraksi PKS dibacakan Ibra Yasser, menyampaikan, untuk PAD, fraksi PKS meminta penjelasan apa saja asumsi, fakta dan data serta kajian empiris-akademis yang menjadi acuan, pedoman dan keyakinan Pemko Bukittinggi untuk menurunkan target PAD.

Fraksi PKS juga meminta penjelasan pemko membatalkan rencana penerimaan daerah dari hasil pemanfaatan Barang Milik daerah.

“Kami juga meminta penjelasan, berapa total anggaran belanja daerah yang terdampak kebijakan refocusing kegiatan dan enmarking anggaran. Kemudian terkait covid-19, SKPD mana saja yang mengakomodir kegiatan pencegahan dan percepatan penanganan covid pada perubahan APBD tahun anggaran 2021. Apa saja bentuk kegiatan riilnya,” ujarnya.
Pemandangan umum fraksi ini, menjadi bahan bagi pemerintah kota untuk memberikan jawaban pada paripurna besok.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

To Top