Pariwara DPRD Bukittinggi

Enam Fraksi di DPRD Bukittinggi Berikan Pandangan Umum Atas RPP- APBD TA 2020

Bukittinggi, KABA12.com — Enam fraksi di DPRD Bukittinggi, langsung memberikan pemandangan umum atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD tahun anggaran 2020.

Pandangan umum itu dibacakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (08/06).

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, setelah dihantarkan oleh Wali Kota Bukittinggi kemaren, enam fraksi yang ada si DPRD Bukittinggi memberikan pemandangan umum, terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksnaan APBD tahun anggaran 2020.

“Dimana, setelah ini, Wali Kota Bukittinggi akan memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi ini pada rapat paripurna besok,” jelasnya.

Fraksi Demokrat yang dibacakan Alizarman, menyampaikan sejumlah tanggapan dan catatan terhadap pertanggung -jawaban pelaksanaan APBD 2020.

Diantaranya, penjelasan terkait strategi dan terobosan apa saja yang dilakukan pemko dalam meningkatkan PAD untuk tahun selanjutnya. Termasuk pendapatan retribusi daerah yang mencapai 89,21%, angka ini diminta penjelasan, terkait rendahnya capaian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar dan lainnya.

“Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan tentang permasalahan sampah yang akhir akhir ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Selanjutnya juga diminta penjelasan terkait perkembangan covid-19, kadang terjadi kesimpangsiuran informasi berkenaan dengan data antara pemerintah daerah, provisi dan pusat,” ujarnya.

Baca Juga:  Fraksi PKS Sorot Kawasan Tambuo, Sempadan Sungai dan KLB

Fraksi Nasdem PKB, yang dibacakan Zulhamdi Nova Chandra, menyampaikan, terkait pendapatan khususnya retribusi daerah dengan capaian 89,21%. Untuk itu diminta penjelasan khusus retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi khusus parkir dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

“Untuk belanja operasi, serapan anggaran tidak terserap Rp 58 milyar lebih. Kami mohon penjelasannya. Termasuk belanja tidak terduga dengan capaian serapan 64,48% murni untuk penanggulangan pandemi covid-19. Kami juga minta penjelasannya,” jelas Chandra.

Fraksi Nasdem-PKB juga meminta penjelasan terkait pengelolaan Pasar Atas menggunakan payung hukum PP 27 tahun 2014. Seharusnya, menggunakan UU No. 28 tahun 2009.

Fraksi Karya Pembangunan yang dibacakan Syafril, menyampaikan, prestasi atas opini WTP tahun 2020 patut diapresiasi dan haeus dipertahankan untuk tahun kedepan. Selanjutnya, fraksi Karya Pembangunan, juga memberikan masukan kepada kepala daerah untuk tidak menerima interfensi dari pihak luar terutama yang mengatasnamakan tim sukses.

“Termasuk terkait informasi yang kami terima tentang pemberhentian sejumlah pegawai dan kader kemudian menggantinya dengan SDM yang lain. Jika itu masih dalam koridor aturan tidak masalah, namun jangan sampai melakukan tindakan yang tidak relevan. Jangan gegabah dalam melakukan pergantian,” ungkapnya.

Baca Juga:  DPRD Bukittinggi Setujui Pertanggungjawaban APBD 2019, Wako Hantarkan KUA-PPAS APBD 2021

Selanjutnya, penyerapan anggaran hingga Mei 2021 masih sangat rendah. Untuk itu, butuh kerja keras dan lebih maksimal dari pemerintah daerah terkait anggaran tahun 2021.

Fraksi Gerindra yang dibacakan Shabirin Rahmat, menyampaikan apresiasi terhadap prestasi mempertahanakan opini WTP tahun 2020 lalu yang disampaikan oleh BPK RI perwakilan Sumbar. “Kami berharap, prestasi ini dapat terus dipertahankan,” ungkapnya.

Selanjutnya, fraksi Gerindra juga menyampaikan, di tengah pandemi ini, sangat mempengaruhi ekonomi semua segmen di bawah sektor pariwisata.

“Angka 89,21% merupakan capaian yang positif untuk retribusi daerah. Kami yakin kita bisa bangkit untuk menuju Bukittinggi Hebat di semua sektor,” ujarnya.

Fraksi PKS yang dibacakan Arnis Malin Palimo, mengemukakan, sejumlah pernyataan serta pertanyaan mendasar terkait isi dan substansi dari ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020.

Diantaranya, dasar hukum penggratisan sewa Pasar Atas selama enam bulan terhitung Juli hingga Desember 2020 selain alasan pandemi covid-19.

“Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap belanja operasional pemeliharaan atau perawatan Pasa Ateh? Kemudan untuk realisasi Balanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencapai target? Bagaimana posisi BTC sampai audit BPK RI selesai dilaksanakan?,” ungkapnya.

Baca Juga:  Fraksi PPP Khawatir Perubahan RTRW Rusak Tatanan Adat

Fraksi PAN yang dibacakan Rahmi Brisma, juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan catatan penting sebagai masukan pemko dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta perubahan etika pemerintahan di masa yang akan datang.

Diantaranya, laporan realisasi anggaran, ketika pembahasan anggaran, selalu terjadi defisit, tapi setiap laporan pertanggungjawaban diperoleh temuan pada posisi surplus.

“Untuk pendapatan daerah, butuh keseriusan untuk peningkatan kinerja SKPD penghasil. Sisi belanja, masih besarnya sisa belanja daerah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa penyerapan belanja belum maksimal? Untuk pembiayaan daerah, terdapat SILPA sebesar Rp 99 milyar lebih. Kami minta penjelasan faktor apa saja yang menyebabkan SILPA ini,” ungkap Rahmi Brisma.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PAN juga meminta penjelasan terkait 100 hari kerja Wako dan Wawako serta penyebab mundurnya sejumlah ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top