Kaba Pemko Bukittinggi

Jelang Penilaian Kepatuhan 2021, Pemko Bukittinggi Gandeng Ombudsman RI

Bukittinggi, KABA12.com — Sebelum mengikuti penilaian kepatuhan tahun 2021, Pemko Bukittinggi menggandeng Ombudsman RI untuk memberikan bimbingan teknis terkait penilaian itu di ruang rapat utama Balaikota, Rabu (02/06).

Sekda Bukittinggi, Yuen Karnova, menyebutkan, bimbingan teknis oleh ombudsman RI ini dilakukan, sebagai persiapan dari pemko dalam penilaian kepatuhan tahun 2021. Sehingga, seluruh SKPD dan unit penyelenggara pelayanan publik, diberikan bimtek serta pendampingan agar penilaian nantinya dapat diikuti secara maksimal.

“Bimtek kita lakukan dengan menggandeng langaung ombudsman RI. Karena penilaian kepatuhan tahun 2021ini nantinya, akan dilakukan oleh ombudsman langsung, tentu kita minta arahan dari mereka agar SKPD dan unit penyelenggara pelayanan publik di Bukittinggi paham dengan apa yang akan dinilai nantinya,” jelas Yuen Karnova.

Baca Juga:  Ramlan Nurmatias Akan Hidupkan Batik Bukittinggi

Perwakilan Ombudsman, Yunisa Hamdan, selaku koordinator penialaian kepatuhan 2021 untuk Sumbar, mengatakan, Bukittinggi merupakan daerah keempat di Sumbar yang meminta pendampingan kepada ombudsman.

“Ini patut diapresiasi, karena memang tidak semua daerah yang meminta pendampingan,” jelasnya.

Yunisa, menyampaikan, hampir 60 persen kategori penilaian masih sama dengan penilaian sebelumnya. 90 persen indikator juga masih sama, tapi perbedaanya pada tahap digitalisasi terkait informasi produk layanan. Tahun 2018 lalu, Bukittinggi telah masuk kepatuhan tinggi kategori hijau dengan nilai 85. Namun dengan kriteria saat ini, nilai 85 itu masih masuk nilai merah dengan kaptuhan rendah, karena belum masuk program digitalisasi pada produk layanan.

Baca Juga:  Koppontren Diniyyah Pasia Dinilai Jadi Yang Terbaik di Agam

“Penilaian kepatuhan adalah hasil rata rata dari seluruh jumlah nilai per produk layanan yang ada disetiap kementrian, lembaga dan pemerintah daerah. Tujuannya, perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada setiap unit pelayanan publik,” ungkapnya.

Baca Juga:  Pemko Bantah Bukittinggi Masuk Zona Merah

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, perkembangan teknologi saat ini, juga harus diterapkan di pemerintahan. Program digitalisasi harus dimaksimalkan.

“Seluruh masukan oleh ombudsman harus dilakukan. Masyarakat kita sudah mulai digital. Jangan sampai proses transformasi ke digital ini tidak diketahui masyarakat. Untuk tahun 2022, kami juga sudah rubah sistem sosialisasi. Sekitar 80 persen program sosialisasi dilakukan dalam bentuk digital. Semoga ini terealisasi,” ujarnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top