Bukittinggi

Dapat Perlakuan Tidak Menyenangkan, Tim RaSya Laporkan Dugaan Pelanggaran

Bukittinggi, KABA12.com — Dugaan perbuatan tidak menyenangkan kembali terjadi dalam Pilkada 2020 Bukittinggi. Kali ini kejadian dialami oleh salah seorang warga Kabun Pulasan, Puhun Tembok, Jumat (23/10).

Dari informasi di lapangan, ada tindakan menghantam pintu dan berkata keras dari oknum yang diduga tim paslon 02 terhadap rumah warga yang saat kejadian diketahui sedang mendengarkan musik atau lagu dukungan untuk Paslon 01. Oknum itu juga diinformasikan menggedor pintu dan memaksa mematikan musik tersebut.

Dengan kejadian itu, Tim Advokasi pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bukittinggi nomor urut 1 Ramlan Nurmatias-Syahrizal melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabun Pulasan Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Jumat (23/10) malam.

Tim Advokasi Paslon 01, Hasnuldi Miaz dan Ton Hanafi melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bukittinggi, diterima Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Asneli Warni.

Ton Hanafi, SH dari Tim Advokasi Paslon 01 RaSya, mengungkapkan, ada dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oknum diduga tim paslon 02 terhadap tim paslon 01. Hal ini diduga merupakan pelanggaran kampanye yang kewenangannya berada pada Bawaslu.

“Perbuatan tersebut kami nilai sebagai pelanggaran pemilu. Kita percayakan ke Bawaslu untuk menangani kasus ini. Sesaat setelah kejadian, Ketua Bawaslu juga turun langsung ke lapangan,” jelas Ton Hanafi.

Sementara itu, Asneli Warni, Anggota Bawaslu Bukittinggi, mengaku telah menerima laporan dari tim paslon 01 didampingi tim advokasinya. Dimana, dilaporkan ada dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oknum tim Paslon Nomor 2. Bawaslu pun juga didampingi Sentra Gakkumdu, dalam menangani persoalan ini.

“Bawaslu sudah menerima laporan dan akan melakukan kajian awal sesuai Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020. Kita akan menentukan kepenuhan syarat formil dan materil laporan serta menentukan jenis pelanggaran. Pengkajian dilaksanakan selama dua hari. Jika pelaporan tidak lengkap, pelapor harus melengkapi syarat formil dan materil tersebut paling lama dua hari setelah pemberitahuan diterima pelapor. Tim kampanye harus menyiapkan syarat formil dan materil. Bawaslu akan mengkaji selama dua hari untuk kelengkapan syarat,” ungkap Asneli.

Asneli menambahkan, untuk jenis pelanggaran meliputi kode etik, pidana pemilihan dan sebagainya.

“Jika pelanggaran pidana pemilu, kita akan rapat dengan Sentra Gakkumdu. Apabila pelanggaran kode etik, kita register dan penanganan pelanggaran, klarifikasi dan kajian. Untuk pelanggaran administrasi, kita register, klarifikasi dan kajian lalu diplenokan. Saat ini, laporan masih diterima dan diperiksa,” tutupnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top