alterntif text

Kaba Pemko Bukittinggi

Walikota Jawab Pemandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan Transportasi Darat

Bukittinggi, KABA12.com — Wali Kota Bukittinggi melalui Wakil Wali Kota Bukittinggi, menjawab pemandangan umum fraksi di DPRD, atas ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 dan Ranperda Transportasi Darat. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (22/07).

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi, saat membacakan jawaban wali kota, menyampaikan, terkait pertanyaan fraksi di DPRD tentang kontribusi Silpa yang cukup tinggi, dijelaskan bahwa kontribusi silpa pada dasarnya merupakan penerimaan biaya yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada belanja. Silpa dibagi dua, silpa negatif dan silpa positif.

“Silpa positif terjadi apabila pendapatan melebihi target yang ditetapkan sepertu pencapaian realisasi lain lain PAD yang sah,” jelas Irwandi.

Silpa Negatif, merupakan kondisi dimana realisasi pendapatan berada di bawah target . Untuk tahun 2019 lalu, sumber Silpa didistribusikan dadi pelampauan penerimaan PAD minus Rp 11 milyar lebih Pelampauan penerimaan dana perimbangan minus Rp 10 milyar lebih. Pelampauan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 460 juta lebih. Penghematan terhadap belanja Rp 174 milyar lebih. Sisa dana bos sebesar Rp 1,9 milyar lebih, sisa dana JKN sebesar Rp 398 juta lebih dan sisa dana cadangan yang belum dicairkan minus Rp 45 milyar lebih.

“Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berupaya untuk mengurangi Silpa dengan cara meningkatkan daya serap anggaran di SKPD masing-masing serta peningkatan kualitas perencanaan sehingga di tahun mendatang silpa akan semakin kecil,” ujar Wawako.

Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi atas pemandangan umum terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. Kemudian, apresiasi juga ditujukan atas pemandangan umum fraksi yang disampaikan fraksi di DPRD atas ranperda transportasi darat.

“Semoga dengan lahirnya perda transportasi darat nantinya, diharapkan tercipta kondisi lalu lintas yang tertib, nyaman serta aman,” pungkas Irwandi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, juga mengapresiasi jawaban wali kota yang disampaikan oleh waki wali kota atas pemandangan umum fraksi di DPRD terhadap dua ranperda yang dihantarkan.

“Jawaban ini tentu akan menjadi bahan bagi anggota DPRD untuk melakukan pembahasan terkait dua ranperda ini,” ujarnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top