alterntif text

Pariwara DPRD Bukittinggi

DPRD Bukittinggi Gelar Paripurna, RIPPARKO 2019-2025 Disetujui dan Hantarkan Dua Ranperda

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Kota Bukittinggi diawal Februari 2020, menggelar rapat paripurna secara marathon.

Paripurna yang dilaksanakan tiga hari mulai dari Selasa 4 hingga 6 Februari 2020 itu mengagendakan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Bukittinggi tahun 2019-2025 dan hantaran wali kota terhadap dua ranperda, yakni, perubahan atas perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah serta ranperda perusahaan umum daerah air minum Tirta Jam Gadang.

Beda dari paripurna biasanya, inovasi baru dilaksanakan oleh DPRD kota Bukittinggi. Beda dari biasanya, pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang dilaksanakan Selasa (04/02), diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Anggota Dewan, dimana untuk kesempatan pertama ini, dibacakan oleh Edison Katik Basa, pada hari kedua dibacakan Alizarman dan hari ketiga, Ibnu Asis.

Selama tiga hari itu, rapat paripurna dihadiri Wakil Wali kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Kepala SKPD, Camat, Lurah, Niniak Mamak dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Pada paripurna pertama, Selasa (04/02), Asril, SE, selaku juru bicara DPRD terkait ranperda ini, menjelaskan, pembahasan ripparko ini bukan merupakan pembahasan yang mudah.

Namun setelah beberapa kali pertemuan dan menyatukan persepsi untuk kemajuan kepariwisataan Bukittinggi, akhirnya pembahasan ranperda Ripparko dapat diselesaikan.

“Secara umum, ranperda ini memuat potensi isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah, visi misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana dan indikasi program pembangunan perwilayahan pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari strategi pembangunan destinasi pariwisata,” ungkapnya.

Seluruh fraksi di DPRD secara keseluruhan, menyetujui hasil pembahasan ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Bukittinggi tahun 2019-2025. Persetujuan itu disampaikan dalam bentuk pemandangan akhir yang dibacakan oleh setiap fraksi.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menyampaikan, ranperda ini dihantarkan pada 4 Februari 2019 lalu. Untuk membahasnya, DPRD membentuk panitia khusus (pansus) yang melakukan pembahasan secara bertahap.

“Ripparko disusun sebagai suatu langkah untuk lebih meningkatkan bidang kepariwisataan di Bukittinggi. Karena didalamnya dibuat sejumlah aturan sebagai landasan hukum terkait penyelenggaraan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan yang ideal. Tujuan akhirnya, tentu bagaimana kepariwisataan ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi, menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap Ripparko ini, selama satu tahun terakhir. Ada empat pilar pembangunan pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata dan pembangunan kelembagaan serta SDM pariwisata.

“Keempat pilar pembangunan pariwisata itu, telah dijabarkan dalam Ripparko dan disesuaikan dengan potensi masing masing, Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK), Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK). Semuanya ditujukan untuk pencapaian visi pembangunan kepariwisataan, menjadi destinasi wisata CONEX (Convention dan Exhibition) atau konfensi dan pameran yang unggul dan berdaya saing, berbasis alam dan sejarah Indonesia bagian barat tahun 2025,” jelas Wawako.

Ripparko nantinya akan diperkuat dengan Perwako. Nantinya perda ini dapat menjadi pedoman dasar bagi pembangunan kepariwisataan di Bukittinggi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada hari yang sama, Wakil Wali Kota Bukittinggi juga menghantarkan dua ranperda. Pertama, ranperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan ranperda perusahaan umum daerah air minum Tirta Jam Gadang.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi, menjelaskan, retribusi daerah merupakan salah satu sumber daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan prinsip demokrasi, keadilan, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

“Karena ada perubahan rincian objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka sesuai aturannya, tentu dihantarkan perubahan ranperda retribusi pemakaian kekayaan daerah,” jelas Irwandi.

Terkait ranperda perusahaan umum daerah air minum Tirta Jam Gadang, Wawako menjelaskan, perubahan ranperda diajukan karena adanya perubahan nama dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum.

“Hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017. Sehingga dengan adanya perubahan itu, dibutuhkan ranperda perubahan yang telah kita ajukan hari ini,” ungkap Wawako. (*)

Fraksi di DPRD Bukittinggi Berikan Pemandangan Umum Terhadap 2 Ranperda

Pada hari kedua, Rabu (05/02), DPRD Kota Bukittinggi kembali menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD. Paripurna kali ini mengagendakan pemandangan umum fraksi atas hantaran ranperda tentang perubahan atas perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan perusahaan umum daerah air minun Tirta Jam Gadang.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, secara garis besar, enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi, menyetujui ranperda ini dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dua ranperda itu.

“Untuk ranperda tentang perubahan atas perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, memang tujuannya sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan perubahan atas penyesuaian tarif retribusi yang akan ditetapkan untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. DPRD tentu berharap kedepannya, akan terjadi peningkatan pendapatan dari retribusi, sehingga nantinya pendapatan retribusi daerah pada APBD 2020 yang ditargetkan sebesar Rp 79,8 milyar dapat tercapai,” jelas Herman Sofyan.

Namun pertanyaannya, lanjut Ketua DPRD, apa langkah yang akan dilakukan pemko untuk menambah objek retribusi baru. Apakah ada inovasi baru yang akan diciptakan untuk sarana dan prasarana pada objek retribusi baru pemakaian kekayaan daerah itu.

Untuk ranperda perusahaan umum daerah air minum, memang dilakukan karena adanya peraturan pemerintah no 54 tahun 2017 dan beberapa regulasi lain, terkait BUMD. Hal ini tentu berdampak pada revisi perdan no 4 tahun 2014.

“Kami di dewan meminta revisi yang dilakukan sesuai dengan UU no 12 tahun 2011. Dimana didalamnya disebutkan, jika materi perundang undangan berubah lebih dari 50 persen, maka peraturan yang dirubah itu dicabut atau disusun kembali dalam peraturan yang baru,” ungkapnya.

Selain itu, ada beberapa pertanyaan, apakah target konsumen 18.000 lebih pelanggan yang aktidf yang tidak terlayani, dari pelanggan aktif sebanyak 54.255 jiwa, sudah terlayani semua. Selain itu, apa solusi pemerintah terkait pemenuhan kekurangan kebutuhan air kedepan.

“Anggota dewan juga menanyakan sudah berapa keuntungan yang dihasilkan PDAM dan diberikan kepada daerah yang telah menyertakan modal sebesar Rp 18,9 milyar,” ujar Herman Sofyan. (*)

Jawab Wali Kota Atas Pemandagan Umum Fraksi Terhadap 2 Ranperda

Wali Kota melalui Wakil Wali Kota Bukittinggi menjawab pemandangan umum fraksi di DPRD terhadap dua ranperda yang dihantarkan dua hari sebelumnya. Jawaban wali kota itu, disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Kamis,(06/02).

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi, menyampaikan, secara garis besar, terkait ranperda tentang perubahan atas perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, memang dibutuhkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan perubahan atas penyesuaian tarif retribusi yang akan ditetapkan untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah.

“Ranperda ini diajukan dampaknya tentu untuk peningkatan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari potensi yang sudah ada melalui perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud pada perubahan perda ini berdasarkan perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini,” jelas Irwandi.

Untuk Ranperda Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minun Tirta Jam Gadang, Wawako menjelaskan, secara umum, posisi bulan Desember 2019 jumlah pelanggan tercatat 15.212 sambungan. Pelanggan aktif 10.093 sambungan. Sedangkan sambungan non aktif sebanyak 5.119.

“Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan air, pembuatan WTP baru berkapasitas 20 liter per detik di Tabek Gadang. Pemanfaatan sumber air Batang Sianok Ngarai Panorama Baru dengan kapasitas 95 liter per detik. Pemanfaatan sumber air Batu Palano dengan kapasitas 100 liter per detik. SPAM regional sumber Malalak kapasitas 230 liter per detik dengan porsi perbandingan 60 : 40 liter per detik,” jelas Irwandi.

Terkait kontribusi PAD ke pemerintah kota, lanjut Wawako, dari tahun 1977-2013 sebesar Rp 2,6 milyar lebih. Namun sejak 2014, kontribusi tidak disetor ke PAD karena tahun 2014 PDAM mengalami kerugian sebesar Rp 504 juta lebih, disebabkan karena penyusutan aset dan pendapatan penjualan itu masih rendah.

Dari tahun 2015 hingga 2018, cakupan pelayanan administrasi PDAM Tirta Jam Gadang tahun 2018 sebesar 49,25% sehingga PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dibebaskan dari menyetor deviden ke pemda. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mendagri Nomor 690/447/SJ.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, mengapresiasi jawaban dari wali kota yang disampaikan oleh wakil wali kota atas pemandangan umum fraksi di DPRD, terhadap dua ranperda.

“Jawaban itu tentunya menjadi bahan bagi anggota DPRD untuk melakukan pembahasan di dewan dalam menyusun peraturan daerah terkait hantaran itu. Kita rapatkan nanti, apakah dibuat pansus atau dibahas dalam gabungan komisi,” jelas Herman Sofyan.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top