alterntif text

Kaba DPRD Bukittinggi

Fraksi di DPRD Bukittinggi Berikan Pemandangan Umum Terhadap 2 Ranperda

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Kota Bukittinggi kembali menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (05/02).

Paripurna kali ini mengagendakan pemandangan umum fraksi atas hantaran ranperda tentang perubahan atas perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan perusahaan umum daerah air minum Tirta Jam Gadang.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, paripurna hari ini merupakan lanjutan tahapan dari paripurna sebelumnya terkait program legislasi daerah. Dimana, pemerintah telah menghantarkan dua ranperda, yang kali ini diberikan pemandangan umum oleh setiap fraksi yang ada di dewan.

Secara garis besar, enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi, menyetujui ranperda ini dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dua ranperda itu.

“Untuk ranperda tentang perubahan atas perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, memang tujuannya sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan perubahan atas penyesuaian tarif retribusi yang akan ditetapkan untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. DPRD tentu berharap kedepannya, akan terjadi peningkatan pendapatan dari retribusi, sehingga nantinya pendapatan retribusi daerah pada APBD 2020 yang ditargetkan sebesar Rp 79,8 milyar dapat tercapai,” jelas Herman Sofyan.

Namun pertanyannya, lanjut Ketua DPRD, apa langkah yang akan dilakukan pemko untuk menambah objek retribusi baru. Apakah ada inovasi baru yang akan diciptakan untuk sarana dan prasarana pada objek retribusi baru pemakaian kekayaan daerah itu.

Untuk ranperda perusahaan umum daerah air minum, memang dilakukan karena adanya peraturan pemerintah no 54 tahun 2017 dan beberapa regulasi lain, terkait BUMD. Hal ini tentu berdampak pada revisi perdan no 4 tahun 2014.

“Kami di dewan meminta revisi yang dilakukan sesuai dengan UU no 12 tahun 2011. Dimana didalamnya disebutkan, jika materi perundang undangan berubah lebih dari 50 persen, maka peraturan yang dirubah itu dicabut atau disusun kembali dalam peraturan yang baru,” ungkapnya.

Selain itu, ada beberapa pertanyaan, apakah target konsumen 18.000 lebih pelanggan yang aktidf yang tidak terlayani, dari pelanggan aktif sebanyak 54.255 jiwa, sudah terlayani semua. Selain itu, apa solusi pemerintah terkait pemenuhan kekurangan kebutuhan air kedepan.

“Anggota dewan juga menanyakan sudah berapa keuntungan yang dihasilkan PDAm dan diberikan kepada daerah yang telah menyertakan modal sebesar Rp 18,9 miliar,” ujar Herman Sofyan.

Paripurna dijadwalkan dilanjutkan pada Kamis (06/01) besok dengan agenda, jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi di DPRD terkait dua ranperda itu.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top