alterntif text

Kaba DPRD Bukittinggi

DPRD Kota Magelang Kunker ke Bukittinggi

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Kota Magelang, propinsi Jawa Tengah, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi. Rombongan disambut langsung Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi, bersama Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Rusdy Nurman, didampingi sejumlah Kepala OPD, di ruang pertemuan Balaikota Bukittinggi, Selasa (14/01).

Ketua Komisi B DPRD Magelang, Stin Sahyutri Soekisno, menjelaskan, kunjungan kerja DPRD kota Magelang ke Bukittinggi dalam rangka mempelajari atau menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan aset daerah dan pengelolaan BUMD.

Selain itu, DPRD Magelang juga ingin mengetahui berbagai inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan, perekonomian, pertanian, perindustrian, perdagangan, perizinan dan non perizinan.

“Kami datang rombongan DPRD Kota Magelang sebanyak 8 orang, khususnya dari komisi B. Selain itu, kami juga datang bersama OPD rekan kerja komisi B, seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PM dan PTSP Kota Magelang,” jelasnya.

Stin Sahyutri, menambahkan, Kota Magelang merupakan kota paling kecil ketiga di Indonesia dengan luas 18 km², 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

Kota Magelang juga merupakan kota nomor dua tertua di Indonesia dengan usia 1.114 tahun. Magelang dikenal sebagai kota jasa, transit, kota sejarah dan kota ABRI.

“Kami ke Bukittinggi juga ingin mempelajari strategi peningkatan PAD dan antisipasi kebocoran pendapatan,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi, mengapresiasi kedatangan DPRD Kota Magelang dalam kunjungan kerja ke kota Bukittinggi. Dimana Bukittinggi merupakan salah satu kota bersejarah dan memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia dan menjadi kota pariwisata berlandaskan adat budaya Minangkabau.

“Bukittinggi menjadi kota bersejarah di Indonesia yang pernah menjadi ibukota negara saat masa PDRI. Sehingga Bukittinggi dikenal sebagai salah satu kota sejarah, kota pariwisata yang didukung dengan segala bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, olahraga dan juga perdagangan jasa. Pembangunan yang dilaksanakan, tak luput dari konsep sapta pesona, yang muaranya tentu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan PAD,” jelasnya.

Wawako menambahkan, untuk BUMD, Bukittinggi hanya memiliki dua perusahaan daerah, PDAM dan BPR Jam Gadang Syariah.

Kontribusi BUMD terhadap PAD masih rendah, karena tengah berupaya meningkatkan sarana prasarana terhadap layanan kepada masyarakat melalui penghasilan dari BUMD itu sendiri.

“Untuk antisipasi kebocoran PAD, pemko sejak beberapa bulan tahun telah menerapkan sistem pembayaran secara non tunai. Diantaranya pembayaran kerjasama dan juga parkir di Bukittinggi secara non tunai dan terintegrasi. Sehingga apapun jenis pendapatannya dapat langaung terinpu dengan program yang telah dirangcang serta langsung masuk kas daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Rusdy Nurman, menyampaikan, untuk PAD kota Bukittinggi tahun 2019 berjumlah Rp 170 milyar lebih. Sistem non tunai yang diterapkan diyakini dapat menjadi salah satu upaya mendongkrak PAD.

“Termasuk pembangunan yang dilakukan beberapa tahun terakhir. Kami dari DPRD optimis hal itu dapat menambah PAD di kota Bukittinggi dengan meningkatnya kunjungan pariwisata ke kota ini,” ungkap Rusdy Nurman.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top