Pariwara DPRD Bukittinggi

DPRD-Pemko Bukittinggi Sepakati Kalender Kerja Pemerintahan, Dana Cadangan RSUD dan APBD 2020

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi menandatangani nota kesepakatan terkait kalender kerja pemko Bukittinggi tahun 2020 dan juga ranperda perubahan ketiga perda nomor 18 tahun 2013 tentang pembentukan dana cadangan pembangunan RSUD.

Penandatanganan itu, dilaksanakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Sabtu (30/11).

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, tahap awal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.

Hal ini diwujudkan dengan kalender kerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020.

“Perencanaan pembangunan daerah itu, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan kedepan yang tepat melalui suatu rangkaian rencana kegiatan. Ini dilakukan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran,” jelas Herman Sofyan.

Untuk pembangunan RSUD, lanjut Ketua DPRD, telah dicadangkan dana melalui perda nomor 18 tahun 2013. Perda ini pun telah dirubah beberapa kali terakhir dengan perda nomor 3 tahun 2017.

“Pembangunan RSUD dilakukan dengan metode tahun jamak, sebagaimana yang tertuang dalam Nota Kesepakatan bersama antara pemerintah kota Bukittinggi dengan DPRD melalui skema realisasi anggaran yang sudah sesuai dengan kesepakatan,” ujarnya.

Namun, pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Bangun Karisma Prima tidak berjalan sesuai kontrak, sehingga dibuat surat pemutusan kontrak dengan pihak terkait tanggal 7 Oktober. Dengan adanya surat pemutusan kontrak itu, tentu harus dilakukan perubahan ketiga tentang pembentukan dana cadangan.

“Memperhatikan urgensi itu, walaupun ranperda ini tidak masuk dalam propemperda 2019, namun sesuai hasil pembahasan Bapemperda bersama Pemko, telah sepakat untuk membahas ranperda ini sesuai aturan yang berlaku. Sehingga disepakati pula dana cadangan untuk RSUD sebesar Rp 84 milyar lebih,” jelasnya.

Dua ranperda ini, sebelum disahkan telah dipaparkan dalam rapat paripurna, oleh juru bicara. Untuk Kalender Kerja pemerintahan 2020 dibacakan oleh Nofrizal Usra. Sedangkan hasil pembahasan ranperda perubahan ketiga terkait perda tentang dana cadangan RSUD, dibacakan oleh Syaiful Efendi.

Terkait APBD 2020, Ketua DPRD Bukittinggi, menjelaskan, rangkaian proses penyusunan APBD kota Bukittinggi tahun anggaran 2020, merupakan tindak lanjut KUA-PPAS APBD tahun 2020 yang telah disepakati tanggal 18 November 2019 lalu. Pembahasan dilakukan secara marathon dan dapat disahkan hari ini.

Maderizal, juru bicara DPRD terkait R-APBD 2020, memaparkan, APBD 2020 ditetapkan sebesar Rp 804 milyar lebih. Dimana, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sejumlah Rp 150 milyar lebih. Berasal dari pajak daerah sebesar Rp 50 milyar lebih, retribusi daerah, Rp 79 milyar lebih, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 6 milyar lebih, lain lain PAD yang sah Rp 14 milyar lebih.

“Dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 552 milyar lebih dan lain lain pendapatan daerah Rp 99 milyar lebih. Terkait belanja daerah pada APBD 2020, disepakati Rp 988 milyar lebih, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 370 milyar lebih dan belanja tidak langsung Rp 617 milyar lebih. Sedangkan pembiayaan daerah, disepakati sebesar Rp 184 milyar lebih,” paparnya.

Dari tiga ranperda itu, seluruh fraksi di DPRD Bukittinggi menyetujui seluruh hasil pembahasan. Mulai dari kalender kerja 2020, dana cadangan RSUD dan APBD 2020. Secara bergantian, fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Karya Pembangunan dan Nasdem-PKB membacakan pemandangan akhir, dilanjutkan dengan pembacaan nota kesepakatan oleh Sekretaris Dewan, Noverdi.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengapresiasi sekaligus berterima kasih atas upaya keras dari seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD serta SKPD kota Bukittinggi, yang terlibat langsung dalam pembahasan tiga ranperda ini.

“Kalender Kerja, Dana Cadangan RSUD dan APBD 2020, merupakan tiga ranperda penting, menyangkut kelancaran roda pemerintahan pada tahun 2020 mendatang. Terima kasih kepada Anggota DPRD, Banggar, SKPD dan TAPD yang konsen membahas tiga ranperda ini dengan maksinal,” ungkap Ramlan.

Wako menilai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada APBD 2020 berada dalam kondisi yang berimbang. Penganggaran merupakan proses tindak lanjut untuk mengimplementasikan perencanaan, karena terkait dengan pembiayaan.

“Dengan perencanaan yang tepat, didukung penganggaran yang rasional dan logis sesuai prinsip ‘monet follow program’ penyelenggaraan pemerintah daerah akan dapat mewujudkan visi misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

To Top