alterntif text

Kaba DPRD Bukittinggi

Pemandangan Umum APBD 2020, F-PAN DPRD Bukittinggi Sorot Dana Kelurahan dan Gaji Honorer

Bukittinggi, KABA12.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Anggota Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD, Rabu (20/11).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofyan didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan Rusdi Nurman dihadiri oleh Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi dan unsur Forkompinda Bukittinggi serta pejabat eselon II dan III Pemko Bukittinggi.

Rapat paripurna pertama pembahasan APBD bagi anggota DPRD Bukittinggi periode 2019-2024 berlangsung sejak pagi hingga sore hari, sebagai kelanjutan paripurna pagi dengan agenda hantaran secara resmi Walikota Bukittinggi atas RAPBD 2020 yang disampaikan oleh Wakil Walikota Irwandi.

Fraksi PAN yang disampaikan oleh Ketua Fraksi, Rahmi Brisma menyampaikan beberapa pandangan umum fraksi antara lain mengapresiasi langkah-langkah pemerintah untuk melakukan antisipasi terhadap kegiatan yang belum dapat direalisasikan pada APBD tahun sebelumnya. Upaya itu dilakukan dalam bentuk penjadwalan kembali program kegiatan tahun 2018 dan 2019 dan mengoptimalkan taraf hidup dan kesejahteraan serta pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Fraksi berlambang matahari besutan Amin Rais ini juga menpertanyakan masalah besaran dana kelurahan yang diterima tahun 2020.

“Amanah PP 17/2018 dan Permendagri 130/2018 menyebutkan dana kelurahan paling sedikit 5 persen dari APBD ditambah DAU Tambahan. Apakah APBD 2020 sudah memperhatikan amanah ini. Kalau tidak dilakukan sama saja tidak ada artinya pemberian dana kelurahan dari pusat itu. Karena pemberian dana pusat bagi kelurahan agar kelurahan bisa lebih mandiri melayani masyarakat,” ujar Rahmi Brisma.

Fraksi PAN juga mempertanyakan pemberian honorer bagi pegawai honor atau pegawai kontrak dilingkungan Pemko Bukittinggi. Apakah besaran honor yang mereka terima sudah sesuai dengan UMR Provinsi Sumbar 2020 yakni dari Rp. 2,2 juta perbulan menjadi Rp 2,4 juta.

“Kami harapkan kejelasannya hal ini biar tenaga honorer itu terperhatikan karena sejujurnya merekalah yang optimal dalam membantu jalannya roda administrasi pemerintahan daerah,” tegas Rahmi.

Disamping mempertanyakan dana kelurahan dan besaran honor pegawai kontrak, Fraksi PAN mengapresiasi kebijakan Walikota yang sudah menaikkan honorer para RT/RW serta honorer kader kelurahan pada perubahan APBD 2019 dan APBD 2020 berkisar 50 ribu sampai 100 ribu. Namun Fraksi PAN meminta, seandainya memungkinkan kenaikan itu lebih dari yang tertera dalam rancangan APBD 2020 sekarang ini.

Sebelumnya pada paripurna yang diadakan pagi, Pemko Bukittinggi menyampaikan nota hantaran APBD 2020.

Dalam nota hantaran yang dibacakan oleh Wakil Walikota Irwandi disebutkan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebesar Rp 800 Miliyar lebih.

Sementara untuk belanja daerah diasumsikan sebesar Rp 984 Miliyar lebih dengan asumsi Silpa sebesar Rp 99 Miliyar lebih.

Usai pembacaan pemandangan fraksi DPRD Bukittinggi, agenda paripurna selanjutnya mendengar jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi yang dilaksanakan besok.
(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top