Kaba DPRD Agam

Menggali Informasi Menjalin Silaturahmi, DPRD Agam Gelar Kunjungan Kerja

Akhir Oktober DPRD Agam Kunker Dalam Propinsi

Pariwara, kaba12.com — Menjelang akhir bulan oktober 2019 ini, seluruh komisi DPRD Agam gelar kunjungan kerja dalam propinsi dengan memproyeksikan kegiatan kunjungan kerja dalam propinsi Sumatera Barat.

Selain untuk bersilaturrahmi dengan berbagai OPD di Pemprov Sumbar, para anggota DPRD Agam juga memaksimalkan silaturrahmi dengan kalangan DPRD kabupaten-kota di Sumbar untuk saling bersilaturrahmi, untuk memacu optimalisasi kerja.

Sekretaris DPRD Agam Indra Dt.Baradai didampingi Kasubag.Humas-Protokol DPRD Agam Hasneril menyebutkan, agenda kunker DPRD Agam tersebut sudah menjadi bagian kegiatan dewan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Sasaran kunker dalam propinsi akhir Oktober ini, mengedepankan silaturrahmi dengan berbagai elemen yang ada, terutama dengan OPD Pemprov Sumbar serta lembaga legislative yang ada di kabupaten-kota di Sumbar untuk membangun sinergi yang optimal, untuk mendorong kinerja DPRD Agam.

“ Kita sudah fasilitasi kegiatan tersebut dan sudah berjalan sesuai harapan, bahkan banyak ide, masukan dan saran yang bisa dibawa ke daerah untuk diadopsi sesuai dengan bidang koordinasi komisi-komisi yang ada di DPRD Agam, “ ulas Indra melalui Hasneril.

Agenda kunker DPRD Agam tersebut sudah terjadual bulan lalu, yang akan dibahas ke tingkat lanjutan, sebagai bahan masukan bagi DPRD Agam kedepan. HARMEN

Kunker Komisi I
Serap Masukan DPPKBKPS Sumbar

Komisi I DPRD Agam menyerap masukan saat kunjungan kerja ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumbar, Selasa, (29/10) kemarin. Kunjungan tersebut untuk mencari informasi terkait dengan strategi pembinaan pelaksanaan pendataan penduduk dan pengendalian dokumen pendaftaran dalam fasilitasi pencatatan sipil.

Kunjungan itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Agam Syaflin, didampingi Wakil Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, wakil ketua Komisi dan anggota komisi serta sekretariat DPRD Agam sebagai pendamping yang diterima Kepala DPPKBKPS Sumbar Novrial beserta jajarannya.

Ketua Komisi I DPRD Agam, Syaflin mengatakan kunjungan kerja itu untuk koordinasi, sharing dan mencari informasi terkait dengan strategi pembinaan pelaksanaan pendataan penduduk dan pengendalian dokumen pendaftaran dalam fasilitasi pencatatan sipil.

Syaflin mengajukan pertanyaan trik agar pelayanan masyarakat maksimal antara Agam Barat dan Agam Timur, karena jarak yang ditempuh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sangat jauh ke Kantor Disdukcapil Agam di Lubukbasung.

Kepala Dinas PPKBKPS Sumbar, Novrial mengatakan Agam termasuk daerah yang capaian kinerjanya sudah diatas rata-rata dengan jumlah bertambah penduduk 529.683 jiwa .

Ditambahkan, kabupaten Agam merupakan daerah kedua setelah Kota Padang dengan jumlah wajib KTP sebanyak 384.908 per akhir September 2019. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 334.212 sudah merekam KTP atau 92,78 persen, artinya Agam harus mencari 7,22 persen untuk mencetak KTP, kemungkinan penduduk yang belum tersebut, sudah meninggal atau sudah tidak berdomisili di Agam lagi,” jelasnya. HARMEN

Baca Juga:  Komisi III DPRD Agam Kunker ke Diskominfo Padang panjang

Kunker Komisi II
Diskusi Agam Dengan Kepala DKPP Sumbar Hangat

Kunjungan kerja komisi II DPRD Agam ke Dinas Kelautan-Perikanan Propinsi (DKPP) Sumbar berlangsung hangat. Serangkaian pembahasan dilakukan bersama terutama berkaitan dengan program kelautan dan perikanan yang bisa diproyeksikan untuk kabupaten Agam.

Komisi II DPRD Agam yang dipimpin Rizky Abdillah Fadhal ketua Komisi II beserta anggota komisi, didampingi unsur sekretariat, berkunjung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKPP) Sumbar yang diterima oleh kadis Ir.Yosmeri, Sekretaris Dr.Ir.Desniarti, MM bersama jajarannya, Senin,(28/10) lalu.

Dalam pertemuan tersebut Rizki Abdillah Fadhal menyampaikan tujuan kunjungan tersebut dalam rangka silaturrahmi dan menggali informasi tentang pemberdayaan nelayan, kelautan dan pembudidayaan ikan kecil, untuk menambah referensi Komisi II dalam penyusunan ranperda inisiatif.

Menurut Jondra Marjaya anggota Komisi II DPRD Agam dalam pertemuan itu menyampaikan keluhan dari masyarakat tentang pemasaran ikan lele, khusus di Palembayan sekarang ini petani lele sedang giat menggembangkan 100 kolam dan meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumbar untuk mencari solusi untuk pemasaran lele, agar masyarakat tidak dirugikan.

Sementara menurut Joni Putra, anggota Komisi II, berharap kepada DKPP Sumbar untuk bisa membudidayakan ikan yang telah langka seperti udang yang di air bandar untuk sekarang sudah hampir punah.

Menanggapi hal itu, Kepala DKPP Sumbar Ir Yosmeri mengatakan DPRD Sumbar pada tahun 2020 akan menggarap dan merancang tiga Ranperda seperti perlindungan petani dan nelayan. Sesuai dengan undang- undang No. 16 tentang nelayan propinsi hanya mengurus yang dilaut sedangkan di air tawar diserahkan ke kabupaten /kota di Sumbar.

Dijelaskan, untuk melindungi dan menghindari konflik petani dan nelayan dalam waktu dekat akan dibahas ranperda perlindungan petani dan nelayan oleh DPRD Sumbar. “DKPP Sumbar siap membantu atau memberi informasi kepada Komisi II DPRD Agam untuk penyempurnaan Ranperda Inisiatif DPRD Agam yang akan dibahas komisi II DPRD Agam. HARMEN

Kunker Komisi III
Diskusi Penanganan Sampah di Padang Panjang

Komisi III DPRD Agam melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Padang Panjang, Senin,(28/10) dipimpin Wakil Ketua DPRD Suharman, didampingi Ketua Komisi III Aderia, SP.MM beserta seluruh anggota Komisi III DPRD Agam.

Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang Panjang yang disambut Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah, Amd bersama wakil ketua Yulius Kaisar dan para anggota DPRD Kota Padang Panjang.

Disebutkan Aderia, kunjungan tersebut untuk bersilahturrahmi serta pembahasan perihal penanganan sampah di Kota Padangpanjang, termasuk peran serta DPRD dalam penanganan masalah sampah di kota itu.

Baca Juga:  Ketua DPRD Minta Warga Ikut Perangi Pekat

Pertanyaan itu ditanggapi wakil ketua DPRD Kota padang Panjang Yulius Kaisar yang menyebutkan, di Kota Padang Panjang untuk penanganan sampah, Kota Padang Panjang melakukan inovasi dengan menyediakan tenaga kebersihan di setiap kelurahan di seluruh kecamatan yang ada, kemudian disediakan 1 unit becak motor di satu kelurahan untuk pengangkut sampah ke TPA.

Dijelaskan, jam kerja tenaga kebersihan ini memiliki 2 shift yaitu pagi hari dan sore hari, yang berasal dari tenaga kebersihan THL Pemko.Padang Panjang.

Ditambahkan, di Kota Padang Panjang juga memiliki inovasi lain untuk mendaur ulang sampah yang terletak di Dinas PUPR dengan melibatkan langsung masyarakat, setelah sampah didaur ulang, sampah tersebut akan di distribusikan lagi oleh Pemko.Padang Panjang, salah satunya melalui pameran atau kegiatan lainnya. ” Hal ini memberi dampak positif bagi masyarakat dari segi penghasilan guna menekan angka kemiskinan di kota Padang panjang,” jelasnya.

Beragam masukan terkait dengan penanganan sampah di Kota Padang Panjang itu, mendapat apresiasi dari para anggota komisi III DPRD Agam yang menyebut akan mengadopsi beberapa hal terkait dengan terobosan yang dilakukan di Kota Padang Panjang. HARMEN

Kunker Komisi IV
Bedah Pola Regrouping SD di Kota Padang

Komisi IV DPRD Agam gelar kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kota Padang, Senin (28/10) dalam rangka sharing terkait pengaruh penggabungan (Regrouping) sekolah dasar terhadap tingkat efektifitas dan efisienasi penyelenggaraan pendidikan.

Rombongan Komisi IV DPRD Agam yang dipimpin Erdinal ketua komisi, bersama anggota komisi IV, dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam, Irfan Amran, yang diterima Sekretaris Dinas Pendidikan, Danti Aryan beserta jajarannya.

Ketua komisi IV DPRD Agam, Erdinal menyebutkan kunjungan tersebut selain untuk bersilaturahmi juga mencari informasi terkait dengan pengaruh regrouping sekolah dasar terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan karena saat ini banyak SD yang bergabung satu sama lain.

Menjawab pertanyaan dari Ketua Komisi IV DPRD Agam itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang, Danti Aryan menjelaskan, regrouping merupakan penggabungan beberapa sekolah dasar, menjadi satu dalam rangka efisiensi anggaran pendidikan dan efektifitasnya untuk peningkatan mutu pendidikan atau merupakan usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan atau institusi dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Agam, Bulqaini mempertanyakan regulasi tentang regrouping tersebut sudah sesuai dengan aturan dan sudah disesuaikan dengan aturan yang ada di daerah masing-masing.

Baca Juga:  Pandangan Umum DPRD Agam terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017

Selain itu, anggota Komisi IV DPRD Agam, Ar Yutinof menanyakan respon dari masyarakat tentang sosialisasi regrouping SD tersebut dan bagaimana pengelolaan mengenai aset yang ada di sekolah.

Sementara menurut Salman Linover, anggota Komisi IV DPRD Agam juga mempertanyakan dampak dari regrouping dan solusi akibat dari regrouping itu sendiri terhadap lingkungan sekolah.

Menanggapi pertanyaan dari para anggota dewan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang menjelaskan, menyampaikan pelaksanaan regrouping pada sekolah dasar se-Kecamatan Kota Padang, sudah berjalan sangat baik dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan acuan pedoman penggabungan sekolah yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

” Efektivitas penyelenggaraan pendidikan sebelum dan sesudah regrouping, hasilnya sangat efektif. Dimana sekolah yang jumlah peserta didiknya sedikit, justru lebih efektif dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih bagus,” jelasnya.

Sementara itu, untuk efisiensi penyelenggaraan pendidikan sebelum regrouping, cukup efisien. Namun, kendalanya adalah dinas pendidikan sulit untuk mengklasifikasikan sekolah, dikarenakan terlalu banyak sekolah.

Sedang efisiensi penyelenggaraan pendidikan sesudah mengalami regrouping, sangat lebih efisien karena terdapat peningkatan dalam hal ini dinas pendidikan, tidak perlu lagi mengangkat kepala sekolah baru, karena akan mengisi jabatan atau menggantikan kepala sekolah yang pensiun sehingga efisiensi penghematan anggaran pendidikan.

Menanggapi respon dari sekretaris dinas pendidikan kota Padang itu, jajaran Komisi IV DPRD Agam mengaku puas, dan akan menjadikan masukan dan informasi terkait dengan regrouping SD itu sebagai bahan kajian dalam agenda serupa yang tengah dilakukan di kabupaten Agam.
HARMEN

DPRD Agam Adopsi Beragam Saran Untuk Kemajuan

Target program kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Agam ke berbagai lembaga, daerah dan kementerian, secara konsisten untuk mengadopsi berbagai ide, masukan, saran dan catatan koreksi dalam upaya mendorong kemajuan.

Hal itu sepenuhnya dilakukan untuk memacu pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang sudah dilakukan berbagai lembaga lain, terutama dalam kajian regulasi untuk memperkuat pemerintah daerah dalam mendorong terealisasinya berbagai kegiatan yang dirancang.

Kunker yang dilakukan, sebut ketua DPRD Agam Novi Irwan didampingi Kasubag.Humas-Protokol DPRD Agam Hasneril, tidak hanya dalam rangkaian silaturrahmi kalangan DPRD Agam dengan berbagai pihak, tapi juga untuk menambah pengalaman, membangun pemahaman bersama serta menyerap ide-ide positif untuk dibahas bersama pemerintah daerah di Agam.

“ Dengan pengayaan pemahaman dan pengalaman, akan semakin banyak hal yang bisa digarap bersama dalam upaya memacu terealisasinya target pembangunan yang sudah dirancang, selain untuk kemajuan kabupaten Agam secara utuh demi kesejahteraan masyarakat, “ ulasnya.

HARMEN

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top