Kaba Terkini

Peringati Hari Otoda Ke-23, Bupati Agam Minta Masyarakat Kawal Pemerintahan

Lubukbasung, KABA12.com — Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII di halaman Kantor Bupati di Lubukbasung, Kamis (02/05).

Upacara peringatan tahunan itu dipimpin Bupati Agam Indra Catri diikuti Firkopimda plus Agam, ASN, para siswa dan masyarakat setempat.

Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII kali ini mengusung tema “meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif’’.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya disampaikan Bupati Agam Indra Catri mengatakan dengan diberlakukannya otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipai aktif masyarakat.

“Diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah,” kata Bupati.

Indra Catri juga menyebutkan, ada tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan daerah.

Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, otonomi daerah telah menumbuhkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerah.

Dan ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka bebagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi sangat efisien dan responsif.

“Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada didaerah,” jelasnya.

Selanjutnya untuk menjadikan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, aparatur pemerintahan juga harus bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuia dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indra Catri menegaskan seluruh masyarakat dapat mengawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan rakyat dan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif.

(Jaswit)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top