Kaba DPRD Agam

DPRD Agam Sampaikan Pandangan Umum Penyertaan Modal Bank Nagari

Lubukbasung, KABA12.com — DPRD Agam gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2013 tentang ranperda penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunnan Daerah (BPD) Sumatera Barat, di aula utama DPRD Agam, Senin, (1/4).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra itu, juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemkab Agam Martias Wanto, Anggota DPRD, Forkopimda, dan Kepala OPD. Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Bank Nagari Cabang Lubuk Basung Tasman.

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Juru Bicara Faksi Demokrat, Syaharuddin mempertanyakan alasan Pemda tidak dapat merealisasikan penyertaan modal pada Bank Nagari, sementara penyertaan tersebut membawa kontribusi cukup besar terhadap PAD. Hal serupa juga dipertanyakan oleh Novi Irwan yang menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra.

“Sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2013 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari paling banyak sebesar 85 miliar rupiah yang akan disetorkan secara bertahap. Namun yang terealisasi hanya sebesar 65,743 miliar rupiah,” kata Novi Irwan.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui jubirnya M. Abrar menegaskan agar ranperda tersebut untuk dilakukan pengkajian tentang angka besaran modal yang harus dipenuhi. Hal itu karena Agam masih dihadapkan dengan pembiayaan yang cukup besar.

“Kita berharap untuk dilahirkan pasal dalam Perda ini yang diterapkan secara flesibel sesuai dengan kemampuan daerah, minimal kita tidak terikat dengan batas waktu yang mewajibkan kita untuk mencapai target angka investasi yang harus dipenuhi,” kata M. Abrar.

Fraksi PAN yang disampaikan oleh Irfan Amran mempertanyakan berapa persen penyertaan modal Kebupaten Agam di Bank Nagari. Ia juga mempertanyakan tidak adanya jangka waktu dan batas nominal penyertaan modal yang akan ditanamkan.

Sedangkan Zul Ikhsan dari Fraksi Nasdem Hanura mengatakan pada prinsipnya fraksi tersebut dapat memahami dasar pemerintah daerah untuk melakukan perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2013 itu bahwa Pemda dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

“Kami menyarankan agar dilakukan lagi pengkajian bahasa yang tepat pada ranperda tersebut agar tidak menimbulkan salah tafsir dan beban bagi Pemda dikemudian hari,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Golkar-PBB melalui Bulqaini mempertanyakan jumlah anggaran yang akan dijadikan penyertaan modal kepada Bank Nagari sebagaimana dalam perubahan Perda tersebut.

(Virgo)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top