Pariwara DPRD Agam

Matangkan Agenda Kerja DPRD Agam Kunker ke OPD Sumbar

Untuk mematangkan rencana kerja dan berbagai agenda penting yang akan dibahas bersama pemerintah untuk kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, 4 komisi di DPRD Agam gelar kunjungan kerja ke berbagai organisasi perangkap daerah Pemprov Sumbar.

Keempat komisi berupaya menggali berbagai aspek terkait dengan program propinsi yang diproyeksikan untuk daerah, sekaligus sebagai sharing program sesuai misi daerah dalam mendorong kemajuan pembangunan di berbagai bidang.

Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra melalui Kasubag.Humas-Protokol Sekretariat DPRD Agam Hasneril menyebutkan, agenda kunker empat komisi di DPRD Agam, sepenuhnya untuk memacu terealisasinya berbagai agenda kerja daerah yang diarahkan untuk mengevaluasi, sekaligus memacu terlaksananya kegiatan yang sudah diprogramkan sebelumnya.

Sasarannya, ulas Marga Indra Putra, agar kegiatan pembangunan di kabupaten Agam bisa lebih terpacu dengan baik, sekaligus untuk menghimpun bahan untuk dievaluasi dan dibedah bersama pemerintah, sehingga berbagai program yang dirancang bisa lebih maksimal.

“ Alhamdulillah, dari 4 lokasi kegiatan kunker DPRD Agam mendapatkan berbagai masukan dan dukungan yang optimal, dan menjadi bahan masukan untuk dibahas bersama pemerintah di kabupaten Agam, “ sebut ketua DPRD Agam seperti diulas Hasneril.-( * )

Komisi I DPRD Agam Kunjungi DPMD Sumbar

Komisi I DPRD Agam melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa, (19/3).

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Agam Antonis didampingi oleh Sekretaris Komisi Syaharuddin, Kabag Hukum-Persidangan Sekretariat DPRD Agam Heriwardati, anggota komisi dan pendamping.

Rombongan Komisi I disambut Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Nagari, Azwar didampingi Kabid dan Kasi lainnya, sebagai upaya mencari referensi serta sharing tentang optimalisasi pengelolaan keuangan nagari dan Siltab Walinagari dan perangkat nagari berdasarkan PP nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Wakil Ketua Komisi I, Antonis, mengatakan kunjungan tersebut guna untuk mempererat tali silaturahmi antara komisi dengan dinas tersebut agar kedepannya semakin erat hubungan untuk membantu tugas dan fungsi dari DPRD dalam membangun daerah. “Kita berharap, bisa mendapatkan informasi tentang optimalisasi pengelolaan keuangan nagari Permendagri No 20 th 2018 untuk menjadi referensi di Kabupaten Agam,” kata Antonis.

Kabid Pemerintahan Desa dan Nagari, Azwar, optimalisasi pengelolaan keuangan nagari Permendagri No 20 th 2018, perangkat nagari harus lengkap berdasarkan tipe swasembada pada Permendagri yang baru kaur keuangan harus bendaharawan

Ditambahkan, pihaknya telah melakukan pelatihan kepada Walinagari termasuk tentang pengelolaan aset, karena pengelolaan aset di nagari juga harus tertib dan teratur. “Hal itu kita lakukan supaya pengelolaan aset lebih teratur lagi agar tidak terjadi masalah pada aset tersebut. Selain itu kita juga melakukan pelatihan terhadap camat,” ungkap Azwar. –(*)

Baca Juga:  BIMTEK 2018, Pengayaan Ilmu Anggota Dewan

Komisi II DPRD Agam Studi Banding ke Dipertahor Sumbar

Komisi II DPRD Agam gelar kunjungan kerja ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat, di Padang, Senin,(18/3) diterima kepala dinas Ir.Candra.MSi, Sekretaris Dinas Ir Maswal Noor.MSi , Ir Indra Is Kabid Bidang Sarana & Prasarana , Anulita Dewi, SP.MSi Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kunjungan kerja komisi II DPRD Agam dalam rangka sharing dan mencari informasi tentang program dan kegiatan tahun anggaran2017, 2018 dan 2019 di Kabupaten Agam diikuti ketua Komisi II DPRD Agam Jondra Marjaya beserta anggota, bersama tiga orang pimpinan masing- masing Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra.S.Pd, Lazuardi Erman, SH, Suharman, pendamping dari sekretariat, dan Kasubag. Humas -Protokol Hasneril.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ir.Candra, MSi menjelaskan, sebaran anggaran APBN yang dikucurkan melalui dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar, tahun anggaran 2017 Rp. 215.965.014.000, tahun anggaran 2018 Rp. 232.233.352.000 dan tahun anggaran 2019 Rp. 136.156.495.000, yang disalurkan untuk kabupaten Agam 2019 Rp.12.057.970.000.

Tahun anggaran 2019 kegiatan untuk Kabupaten Agam yaitu budidaya padi hibrida sawah volume 2.500 hektar dengan anggaran Rp.612.500.000, penyaluran fasilitasi sarana produksi budidaya padi gogo dengan volume 250 hektar total anggaran Rp 61.250.000 juga bantuan benih jagung Hibrida sebanyak 56.250 kg volume 3.750 hektar dengan anggaran Rp. 2.081.250.000

Ditambahkan, kabupaten Agam juga mendapatkan power thresher 5 unit dan car sheller 5 unit, banyak lagi yang dianggarkan dalam APBN melalui Dinas Tanam Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar.

Anggota komisi II DPRD Agam Anton, SH dalam pertemuan itu mengharapkan Distan Agam bisa proaktif untuk menjemput bola ke dinas Tanam Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar supaya program-program yang ada di propinsi bisa terealisasi di Kabupaten Agam khususnya bidang pertanian.

Zelman anggota Komisi II DPRD Agam, mengatakan ada sawah 50 hektar di Nagari Malabur, ada aliran irigasinya yang hancur sepanjang 50 meter, sampai saat ini masyarakat tidak bisa mengolah sawah lagi karena tidak ada aliran air dan ini perlu jadi perhatian dari dinas Tanaman
Pangan Holtikultura dan Perkebunan, sampai sekarang tidak tersentuh karena alirannya begitu panjang.

Mengatasi hal itu, kepala dinas tanaman pangan dan holtikuktura Sumbar berharap daerah memasukan proposal ke dinas Pertanian Kabupaten Agam tembusan ke dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, dan itu diajukan melalui kelompok atau koperasi, termasuk untuk program pengadaan bibit sawit, tentang irigasi yang runtuh akan dicek langsung turun kelapangan.

Ditegaskan, Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar memberi perhatian khusus pada Kabupaten Agam mengawal dana APBN untuk Kabupaten Agam,untuk tahun 2020 diminta kepada koperasi atau kelompok untuk memasukan proposal ke dinas Pertanian Kabupaten Agam dengan tembusan ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar.- (*)

Baca Juga:  DPRD Agam Peduli : Inisiatif DPRD Agam, Selamatkan Zaimuddin

Komisi III Sharing Dengan DPUPR Sumbar

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Agam gelar sharing dengan Dinas PUPR Sumbar terkait dengan kelanjutan pembangunan jalan jalur 2 Manggopoh – Lubukbasung di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Sumbar,Senin, (17/03) dihadiri pejabat terkait.

Rombongan Komisi III DPRD Agam dipimpin Wakil ketua Komisi III Syaflin, SH.i beserta seluruh Anggota Komisi III DPRD Agam, dihadiri Sekretaris DPRD Agam Indra,S.Sos MAP , Kabag Umum Ir.Hilman dan pendamping Komisi III DPRD Agam.

Rombongan Komisi III DPRD Agam disambut oleh Sekretaris Dinas PUPR Sumbar Virdiana,SE ,Kasi.Pembangunan Jalan dan jembatan Jecky Harry Pratama, ST.MT dan staf .

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Komisi III DPRD Agam mempertanyakan program pembangunan PUPR di kabupaten Agam, terutama pembangunan jalan dua jalur Manggopoh – Lubukbasung yang hingga saat ini belum ada kelanjutannya.

Padahal, untuk pembebasan lahan Simpang Gudang- kantor Camat Lubukbasung sudah dituntaskan sejak tahun 2009, sebanyak 113 KK sudah diberikan ganti rugi dan tersisa 95 KK yang belum diganti rugi .

“DPRD Agam khususnya Komisi III yang membidangi hal tersebut, berharap segera dilakukan ganti rugi pembebasan lahan yang tersisa terkait dengan pembangunan jalur II Manggopoh – Lubukbasung tersebut,” ungkap Syaflin wakil ketua Komisi III DPRD Agam .

“Untuk pembebasan lahan dari Manggopoh – Kantor Camat Lubuk Basung telah selesai dibebaskan dan di ganti rugi, DPRD Agam menyarankan untuk segera dilakukan pembangunan agar memudahkan proses pembebasan lahan selanjutnya dan juga agar tidak terjadinya masalah pada lahan yang sudah bebas tersebut.

Diharapkan, proses pembangunan jalan itu agar segera dilaksanakan karena jalan tersebut sudah ramai dan mengundang banyak kecelakaan apabila terlalu lama dibiarkan karena jalan tersebut sudah banyak yang rusak dan juga ganti rugi yang telah dilakukan sebelumnya akan bisa menimbulkan masalah baru.

Sementara menanggapi hal itu, Dinas PUPR Sumbar mengatakan tahun 2019 akan di lanjutkan pembangunan pelebaran jalan tersebut dimulai dengan pengecoran pinggir jalan, untuk pembebasan akan dianggarkan di perubahan anggaran tahun 2019 ini.-(*)

Komisi IV DPRD Agam Kunker ke Dinsos Padang

Komisi IV DPRD Agam kunjungan kerja ke kantor Dinas Sosial Kota Padang, Senin,(18/3) untuk bertukar informasi terkait permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dua daerah tersebut.

Rombongan Komisi IV DPRD Agam dipimpin Irfan Amran, dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam Taslim, diterima Kabid Kesejahteraan Sosial Dinsos Padang Indrianti dan beberapa orang Kabid dan Kasi yang membidangi.

Irfan Amran mengatakan permasalahan sosial di Kabupaten Agam memang tidak sebanyak permasalahan sosial di Kota Padang.

“Maka dari itu, kami perlu belajar dengan Kota padang karena memiliki permasalahan yang lebih besar. Kami ingin observasi, diskusi dan sharing informasi. Kami dari Komisi IV ingin mencari tahu bagaimana Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumbar menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul. Kami dari Komisi IV juga ingin mendapatkan masukan agar Kabupaten Agam dapat lebih baik. Serta gambaran program yang sekarang dalam tahapan pembahasan anggaran yang menjadi unggulan program Kota Padang,”jelas Irfan Amran.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Padang Indrianti menyampaikan, daya tarik Kota Padang sangat luar biasa bagi warga daerah. Hal Ini membuat mereka berbondong-bondong datang ke Padang.

Baca Juga:  Purna Tugas DPRD Agam Gelar Bimtek

“Bagi mereka yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, mungkin bisa sukses di Padang. Tapi bagi mereka yang tidak punya keterampilan akan menjadi PMKS jalanan,” ungkapnya.

Disebutkan, PMKS jalanan berupa anak -anak punk, pak ogah yang suka berdiri di jalan-jalan itu akan ditangani langsung oleh Yonif yang bekerjasama langsung dengan Dinas Sosial Kota Padang dan ditangani langsung penangkapannya oleh yonif 133 untuk dibina dan dididik langsung di Batalyon Infantri (Yonif) 133 Padang dan dikembalikan kepada orang tuanya.Karena itu perlu terus dilakukan pengawasan siang dan malam di titik rawan PMKS jalanan.

Bagi PMKS yang terkena penjangkauan jalanan, ulasnya, akan dibawa ke panti pemberhentian sementara untuk dilakukan asesmen sebelum dibawa ke panti rujukan. “Di Panti Sosial, PMKS jalanan itu akan didata. Jika memiliki keluarga akan dikembalikan, tapi jika tidak akan dibawa ke panti rujukan sesuai kategori PMKS,” paparnya.

Saat ini Dinas Sosial Kota Padang memiliki 24 panti sesuai kategori PMKS. Ada kategori anak, remaja, lansia, disabilitas, hingga wanita tuna susila.

Terkait hal itu Novi Irwan, anggota komisi IV DPRD Agam, mempertanyakan sinkronisasi data dari Dinas Sosial dengan penerima dana BAZ,CSR, program bedah rumah dari Kementerian PUPR yang berasal dari Pokir anggota DPR RI dan sumber pendataan itu dilihat jika penerima itu di kategorikan miskin.

Hal itu ditanggapi Indrianti Kabid Kesejahteraan Sosial Dinsos Padang yang menjelaskan, sinkronisasi data dinas sosial dengan lembaga lainnya adalah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) apapun bantuan berdasarkan BDT dimana data tersebut di update 2 x setahun.

Beberapa OPD sudah menggunakan data dari BDT ini jika memberikan dana bantuan, berdasarkan data BDT ini tidak ada PMKS yang 2 kali menerima bantuan atau double bantuan.

Disisi lain, Martias Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Padang menambahkan, program unggulan dari Dinas Sosial kota Padang berupa bantuan rumah layak huni atau bedah rumah bagi masyarakat miskin atau kurang mampu dimana Dinas Sosial juga melakukan kerjasama dengan BAZNAS dimana setiap bantuan bedah rumah yang dilakukan dinsos juga ada bantuan tambahan dari BAZNAS. ( * )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top