Kaba Pemko Bukittinggi

Pedagang Pasar Kembali Demo ke DPRD

Bukittinggi, KABA12.com — Puluhan pedagang Pasar Bawah, kembali mengadakan demo ke kantor DPRD Bukittinggi, Senin (04/03). Mereka tetap menolak kenaikan retribusi yang diterapkan pemko sejak awal Januari lalu.

Dalam orasinya, pedagang menyampaikan bahwa kenaikan retribusi pasar itu dinilai mencekik pedagang. Karena tarif yang ditetapkan dinilai tidak sebanding dengan pendapatan mereka saat ini. Selain itu, pedagang juga menuntut dicabutnya perwako no 40 tahun 2018 serta stop intimidasi terhadap pedagang.

Deni, juru bicara pedagang, menyampaikan, pada pertemuan sebelumnya, DPRD juga telah merekomendasikan untuk ditangguhkannya pungutan retribusi untuk sementara waktu. Namun, kenyataan di lapangan, petugas masih saja melakukan pungutan, bahkan diantaranya, ada yang melakukan ancaman.

“Ini yang ingin kami sampaikan. Kami diancam tempat usaha kami akan disegel. Ini sudah diluar kesepakatan rapat lalu. Intinya, kami tetap tidak akan bayar retribusi sampai nantinya ada titik temu dan jalan keluar terbaik,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan, Hermansyah, yang menerima rombongan, menyampaikan, saat ini anggota DPRD tengah melakukan dinas ke luar kota, dengan beberapa agenda yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. “Kebetulan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Bukittinggi berasa di luar kota dan tidak bisa menemui pedagang pasar,” jelasnya.

Terkait aspirasi pedagang yang disampaikan, Hermansyah berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan dan anggota DPRD Bukittinggi. Selain itu, disampaikan bahwa komisi II juga tengah melakukan pembahasan terkait persoalan ini.

“Komisi II DPRD Bukittinggi juga tengah melakukan pembahasan. Bahkan dijadwalkan beberapa waktu kedepan, akan dilakukan study banding ke Padang, dalam rangka mencari solusi terbaik untuk masalah retribusi pasar ini,” ungkap Hermansyah yang menemui pedagang bersama Wakapolres Bukittinggi, Kompol Sumintak.

Kedepan, lanjut Sekwan, para pedagang diharapkan dapat memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD, sebelum melakukan aksi. Sehingga dengan adanya pemberitahuan, pimpinan dan anggota DPRD dapat mengetahui rencana kegiatan dan menjadwalkan pertemuan atau ada perwakilan yang dapat menemui pedagang.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top