Kaba Pemko Bukittinggi

Realisasi Urusan Wajib Dibawah 100%, SKPD Diminta Lakukan Perbaikan

Bukittinggi, KABA12.com — Pemko Bukittinggi gelar rapat evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2018, pelaksanaan SPM tahun 2019 dan perencanaan SPM tahun 2020. Rapat dipimpin langsung Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dan diikuti SKPD terkait di Ruang Rapat Utama Balaikota Bukittinggi, Rabu (27/02).

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Kepala Bagian Organisasi, Albertiusman, mengatakan, pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri dari, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Untuk Bukittinggi 6 urusan wajib tadi dilaksanakan oleh 8 SKPD dengan tupoksi nya masing-masing. 8 SKPD itu yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perkim dan Dinas Sosial.

“Dari hasil evaluasi SPM tahun 2018, 8 SKPD tersebut telah menjalankan SPM sesuai perintah Peraturan Pemerintah. Namun realisasi dari targetnya masih ada dibawah 100 persen. Penyebabnya karena terdapat perbedaan menterjemahkan indikator, ketersediaan dan tingkat validasi data masih kurang dan ada kegiatan yang tidak tersedia anggarannya,” jelasnya.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, dari hasil evaluasi tahun 2018, pemko Bukittinggo sudah bekerja keras, namun masih ada indikator yang belum mencapai target. “Apakah administrasi yang belum benar, apakah salah menterjemahkan dan miskomunikasi, apakah anggaran belum tersedia, perlu diperbaiki dan ditingkatkan. SKPD terkait dapat memaparkan sehingga bisa dikoreksi dan disempurnakan,” ujar Ramlan.

Wako berharap, sebelum 15 Maret perbaikan dan kelengkapan data pendukung sudah selesai. Laporan evaluasi juga harus disertai dengan data dukung yang cukup dan bisa dipertanggung jawabkan. Karena target tanggal 30 Maret laporan evaluasi sudah disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri.

“Sementara untuk 2019 jika terdapat beberapa kegiatan yang tidak tersedia di DPA namun termasuk indikator kinerja SPM, diharapkan ada pergeseran dan perubahan anggaran secepatnya. Sedangkan untuk tahun 2020, program sedang disusun, dimana SPM juga salah satu hal yang terdapat dalam RKPD 2020,” tegas Walikota.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top