Kaba Terkini

Agam Rawan Bencana, Sekretaris Nagari Dituntut Bisa “Jitu Pasna”

Padang, KABA12.com — Wilayah Sumatera Barat sangat rawan dengan bencana alam, tidak terkecuali Kabupaten Agam. Hampir sepanjang waktu bencana alam menimpa. Seperti gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, kebakaran, ancaman gempa bumi yang diikuti tsunami.

Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian harta benda, jiwa yang sangat besar bagi masyarakat serta rusak dan hilangnya sarana prasarana umum dan sosial. Sehingga menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat dan kadang menganggu roda pemerintahan.

Mengingat akan persoalan tersebut, tentu diperlukan aparatur yang membidangi masalah kebencanaan terutama terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Untuk bisa menghitung kerusakan akibat bencana di daerah masing-masing, Sekretaris Nagari pun diberdayakan untuk bisa menghitung dan mengkaji cepat kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna).

Kabid Rehabilatasi dan Rekontruksi BPBD Agam, Rinaldi mengatakan agar para Sekretaris Nagari dapat memahami Jitu Pasna dengan baik, mereka akan diikutkan dalam workshop hitung dan kaji cepat kebutuhan pasca bencana yang diselenggarakan BNPB dan BPBD Sumbar, mulai 20 Februari hingga 2 Maret 2019 di Padang.

“Tujuan diikutinya workshop perhitungan cepat bagi perangkat nagari untuk melatih sekretaris nagari bisa menghitung cepat saat pasca bencana dan bisa mentransformasikan ke perangkat nagari lainnya. Sekretaris Nagari merupakan perangkat pemerintahan paling bawah yang bersentuhan langsung ke masyarakat,” ujar Rinaldi, Kamis (22/02) di Lubukbasung.

Dia menjelaskan, workshop Jitu Pasna dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama workshop diikuti lima Sekretaris Nagari pada tanggal 20 sampai 23 Februari dan tahap kedua juga akan diikuti lima Sekretaris Nagari yang dilaksanakan pada 27 Februari hingga 2 Maret mendatang.

Pelaksanaan Jitu Pasna sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah, lintas kementerian dan unit pemerintahan daerah, lembaga pembangunan serta organisasi masyarakat sipir untuk melakukan pengkajian terhadap kebutuhan di daerah terdampak bencana.

(Jaswit)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top