Kaba Pemko Bukittinggi

Kelurahan Sapiran Jangan Sampai “Dianak Tirikan”

Bukittinggi, KABA12.com — Kelurahan Sapiran, kecamatan ABTB, Bukittinggi, melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), di kantor lurah Sapiran, Senin (11/02). Musrenbang ini, juga langsung dihadiri Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial, Anggota DPRD, Jon Edwar, Camat, LPM dan sejumlah masyarakat kelurahan Sapiran.

Lurah Sapiran, Nadiatul Khairiah, didampingi Ketua LPM, Asuhatri, menjelaskan, sebelum melaksanakan musrenbang tingkat kelurahan ini, telah digelar pra musrenbang, Minggu (03/02). Hasil pra musrenbang, masyarakat kelurahan sapiran, banyak menyampaikan aspirasi terkait bidang pembangunan infrastruktur, perekonomian, kesenian, adat budaya dan sejumlah aspirasi lainnya.

“Namun yang paling prioritas, membangun baru kantor kelurahan Sapiran. Sehingga kami memiliki kantor lurah yang representatif agar dapat melayani masyarakat secara maksimal,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, musrenbang kelurahan menjadi langkah awal pembangunan daerah. Aspirasi yang tidak terakomodir dalam musrenbang, akan diupayakan masuk dalam pokok pikiran Anggota DPRD.

“Saat ini, sistem penyaluran bantuan yang dilaksanakan, sudah cukup baik. Sehingga pemko Bukittinggi mendapat prediket baik dalam hal itu. Dengan demikian, Bukittinggi akan mendapat dana kelurahan sebesar Rp 1,3 M hingga Rp 1,7 M. Anggaran itu, tentunya dapat dimaksimalkan oleh kelurahan, untuk digunakan sesuai kebutuhan yang prioritas dan bermanfaat bagi kepentingan umum,” jelasnya.

Penggunaan dana ini, lanjut Beny, akan dipantau secara khusus. Sehingga diharapkan, realisasi pembangunan yang menggunakan dana itu.

Selanjutnya, Beny mengungkapkan, kelurahan Sapiran memang spesial, dana APBD tidak dapat secara langsung disalurkan, karena kawasannya merupakan aset milik TNI-Polri. Namun demikian, sesuai aturan, DPRD akan terus memperjuangkan hak untuk kelurahan Sapiran, agar dana yang dibutuhkan dari APBD dapat digulirkan.

“Kita berharap, secara bersama-sama dengan pemko Bukittinggi, kelurahan Sapiran ini jangan sampai dianak tirikan. Kita akan upayakan sesuai aturan, agar pembangunan dan dana bantuan dari APBD juga dapat digulirkan ke kelurahan ini,” tegasnya.

Disisi lain, Anggota DPRD Bukittinggi, Jon Edwar, menyampaikan, Anggota DPRD diberi hak dan wewenang dalam menyusun APBD. Sehingga para wakil rakyat, dapat memperjuangkan aspirasi warga dari hasil musrenbang dan reses yang dilaksanakan.

“Apa yang tidak terakomodir dalam musrenbaang dari kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kota, akan diupayakan melalui dana pokir Anggota DPRD. Dana pokir dapat dimanfaatkan dalam bentuk hibah uang ataupun hibah barang, sesuai dengan perencanaan dan usulan dari penerima pokir. Seluruh perencanaan itu, akan dimuat dalam sistem e-planning. Untuk itu, jika ada usulan yang diharapkan dapat direalisasikan melalui dana pokir, diharapkan dapat diajukan melalui proposal yang jelas,” tutupnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top