Kaba Pemko Bukittinggi

Walikota Jawab Pemandangan Fraksi Atas 5 Ranperda

Bukittinggi, KABA12.com — Walikota Bukittinggi menjawab pemandangan umum fraksi atas lima ranperda yang dihantarkan sebelumnya. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Kamis (07/02).

Lima ranperda itu, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, perubahan perda nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Restoran dan juga perubahan perda nomor 5 tahun 2017 tentang perusahaan perseroan daerah BPR Jam Gadang.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengapresiasi pemandangan umum dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi yang telah disampaikan. Pemandangan umum itu, menjadi masukan bagi pemerintah kota serta menjadi bukti konsistensi dan komitmen DPRD dalam perwujudan pemerintahan yang baik.

Terkait pemandangan umum terhadap ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Walikota menjelaskan, berdasarkan keputusan Walikota, telah ditetapkan dua lokasi lingkungan perumahan pemukiman kumuh, kelurahan ATTS dengan luas 8,48 Ha dan kelurahan Pakan Kurai dengan luas 22,12 Ha.

“Untuk penanganannya, telah dirancang program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dimana pada tahun 2017, Bukittinggi telah mendapat bantuan Rp 500 juta untuk Pakan Kurai dan tahun 2018 Bukittinggi dapat bantuan Rp 2,3 M untuk ATTS dan Pakan Kurai. Sedangkan 2019, telah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 820 juta yang diarahkan untuk pembangunan jalan lingkung dan riol. Proposal juga telah diajukan untuk penanganan KOTAKU skala kawasan yang dipusatkan di ATTS,” jelas Ramlan.

Terkait, ranperda perubahan atas perda tentang pajak restoran, Walikota menjawab, dalam aturan itu, akan diberlakukan sanksi berupa saksi administratif, melakukan pendataan inventaris wajib pajak dan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pihak yang melanggar perda nantinya.

Untuk ranperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Wako sependapat dengan fraksi di DPRD, bahwa perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial dan aspek sosial, memang sangat dibutuhkan perhatian penuh dari pemerintah. Sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

Sementara itu, terkait ranperda perusahaan perseroan daerah BPR Syariah Jam Gadang, Walikota menjelaskan, PT. BPR Syariah Jam Gadang, nantinya akan menggunakan sistem perbankan syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana diatur dalam UU no 21 tahun 2018.

“Sebagai perbankan syariah, laba atau deviden yang yang diperoleh nantinya, harus berasal dari pendapatan dari usaha yang menjalankan prinsip syariah,” ungkap Ramlan.

Sedangkan terkait ranperda rencana induk pembangunan kepariwisataan Bukittinggi 2019-2025, Walikota menyampaikan, ranperda ini menjadi tindak lanjut dari kajian Rippar yang dilakukan sebelumnya. “Dalam RIPPAR dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program prioritas yang harus mengacu dan sejalan dengan dokumen RTRW, RPJMD, RPJP nasional, provisi dan kota serta Rippar nasional dan provinsi,” ungkap Wako.

Pemko berharap, jawaban ini dapat ditelaah dan diberi masukan kembali dalam pembahasan berikutnya. Sehingga kelima ranperda ini dapat dijadikan sebagai peraturan daerah kota Bukittinggi.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top