Kaba DPRD Bukittinggi

DPRD Bukittinggi Tuntaskan Rancangan Perda Disabilitas

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD kota Bukittinggi akhirnya menuntaskan rancangan peraturan daerah tentang disabilitas. Perda ini nantinya mengatur lebih lanjut, sekaligus memastikan bahwa penyandang disabilitas terlindungi hak dan terangkat derajat kehidupannya.

Perda ini merupakan salah satu perda inisiatif DPRD yang diajukan sejak tahun 2018 lalu. Dalam tahapannya, DPRD telah merumuskan serta menyusun Naskah Akademik (NA) Rancangan perda (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas itu.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, mengungkapkan, proses perumusan dan penyusunan NA dan Ranperda inisiatif DPRD Kota Bukittinggi tentang Penyandang Disabilitas sudah tuntas.

“Perumusan dan penyusunan NA dan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas telah dimulai sejak Agustus tahun 2018 lalu dengan melibatkan tenaga perancang perda dari Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat. Pada tanggal 15 Januari lalu, tenaga perancang perda dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat telah menyampaikan hasil perumusan dan penyusunan NA dan Ranperda dimaksud, dihadapan sidang gabungan Komisi DPRD Kota Bukittinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi asal fraksi PKS itu memaparkan, pada rapat gabungan komisi tanggal 21 Januari, Bapemperda telah melaporkan hasil kinerja perumusan dan penyusunan NA dan Ranperda tersebut yang telah menghabiskan waktu selama hampir 6 (enam) bulan itu.

“Pada saat yang bersamaan, setelah Bapemperda menerima usul dan saran penyempurnaan terhadap Ranperda tersebut, rapat gabungan Komisi menyetujui bahwa Raperda tentang Penyandang Disabilitas segera akan dihantarkan pada sidang paripurna DPRD tanggal 4 Februari mendatang, sejalan dengan 5 (lima) Ranperda lainnya yang berasal dari Pemerintah Daerah,” sambung Ibnu.

Politisi senior PKS itu berharap bahwa Ranperda tentang Penyandang Disabilitas akan membuka mata dan kesadaran setiap warga Kota Sanjai, bahwa tidak boleh ada diskrimanasi dan krimanalisasi dalam bentuk apapun terhadap penyandang disabilitas.

“Disisi lain, melalui Ranperda ini kita berharap akan semakin terjalin komunikasi, koordinasi, persatuan dan kesatuan serta harmonisasi diantara sesama stakeholder pengayom penyandang disabilitas dan juga tentunya dengan segenap masyarakat di kota wisata yang kita cintai ini,” jelas Ibnu.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top