Kaba Pemko Bukittinggi

Gagal Bayar di 2018, SPM 62 Rekanan Akan Cair di Perubahan APBD 2019

Bukittinggi, KABA12.com — Persoalan gagal bayar 62 Surat Perintah Mencairkan (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai hampir Rp 5 Miliar bagi para rekanan kontraktor dan konsultas pengawas di Bukittinggi, ditanggapi langsung Walikota. Orang nomor satu di Bukittinggi itu menjami, uang tersebut tidak akan hilang, namun secara prosedur, akan dibayarkan pada Perubahan APBD tahun 2019.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias yang didampingi Kepala Inspektorat Bukittinggi, Amri, menyadari adanya keresahan para rekanan kontraktor dan konsultan pengawas itu. Karena memang banyak uang yang gagal dibayarkan itu dibutuhkan untuk membayar hutang dalam selama pelaksanaan pekerjaan.

“Namun, yang pasti pemerintah daerah tidak ada niat sedikitpun untuk menyebgsarakan masyarakatnya, termasuk para rekanan yang telah bekerja untuk kota Bukittinggi. Bahkan saya selaku Walikota telah sering mengingatkan SOPD terkait untuk secepatnya memasukan SPM ke Badan Keuangan dan selanjutnya untuk dikeluarkan SP2D kepada Bank Nagari. Bahkan pada penghujung tahun, saya juga menelpon Kepala Cabang Bank Nagari Bukittinggi, agar dapat dibantu mencairkan SP2D rekanan ini,” ungkap Ramlan.

Wako menambahkan, dalam berbagai hal urusan, jelas ada administrasi dan aturan yang harus diiikuti. Mungkin selama ini administrasi dan aturan itu sedikit diabaikan, namun,sekarang dengan ketatnya aturan masa lah keuangan ini, tentu tertib adminitrasi dan penegakan aturan sesuai porsinya sangat dibutuhkan. Sehingga kurangnya tertib Administrasi dan tertib aturan yang ditegakkan itu, berimbas kepada gagal bayarnya 62 SPM dan SP2D itu.

“Saya selaku Walikota dapat memastikan, uang para rekanan itu tidak akan hilang. Namun secara aturan dapat dicairkan pada APBD Perubahan 2019 mendatang. Untuk itu kita juga berharap kepada rekanan dapat memahaminya,” harap Walikota.

Para rekanan pun mengakui dapat memahami penjelasan Walikota itu. Namun, mereka berharap ada pegangan yang jelas dan tertulis dari pemko terkait penjelasan itu. Selain itu, rekanan juga berharap, koordinasi antar SOPD semakin ditingkatkan, agar tidak terjadi persoalan serupa dimasa yang akan datang.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top