Kaba Pemko Bukittinggi

Sejumlah Bonus Tidak Dibayarkan Pelatih dan Official Protes

Bukittinggi, KABA12.com — Puluhan pelatih dan official dari sejumlah cabang olah raga dari kontingen Bukittinggi yang turun pada Porprov 2018 lalu, melayangkan protes ke pemko melalui DPRD Bukittinggi, Rabu (02/01). Hal ini terkait dengan keputusan Walikota atas nama pemerintah daerah, yang tidak membayarkan bonus pelatih dan official yang mengikutsertakan atlet dari luar Bukittinggi, pada Porprov di Pariaman itu.

Jhon Hendri, mewakili para pelatih dan official dalam surat protes itu, menyatakan, Walikota secara sepihak, memutuskan untuk tidak membayarkan bonus pelatih dan official yang atletnya tidak ber-KTP Bukittinggi.

Hal tersebut dinilai tidak memiliki dasar, karena keputusan itu, hanya melalui himbauan dan tidak melalui surat resmi serta tidak berkoordinasi dengan KONI.

Selain itu, sampai pelepasan atlet, pemko tidak ada mengumumkan berapa bonus yang akan diterima bagi mereka yang meraih medali, termasuk para pelatihnya. Hanya menyatakan, bonus tidak akan kurang dari Porprov sebelumnya dan para pelatih akan mendapat 50 persen sebagai reward. Hal ini dinilai tidak adil dan tidak transparannya pemerintah.

Dalam surat yang ditandatangani oleh 21 pelatih dan official serta diterima oleh Sekwan, Hermansyah itu, juga dituliskan, pemko harus menyelesaikan masalah ini sampai tanggal 8 Januari 2019.

Jika tidak ada solusi sampai tanggal yang diajukan, pelatih dan official tersebut, akan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian dan juga kejaksaan.

Prestasi Bukan Prestise

Menanggapi hal tersebut, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nuramtias, yang langsung dimintai keterangan oleh sejumlah awak media, menjelaskan, pemerintah kota Bukittinggi dan juga KONI bertanggungjawab untuk pembinaan atlet dan olahraga di kota ini.

Sehingga sejak dua tahun lalu, mulai perencanaan pengiriman atlet, telah ditegaskan untuk tidak membawa atlet dari luar Bukittinggi.

“Ini sudah kami tegaskan sejak dua tahun lalu. Jangan bawa atlet dari luar Bukittinggi. Ini kita lakukan untuk benar-benar membina atlet lokal kita. Dan kami di pemko pun juga sudah sering diingatkan oleh DPRD dalam beberapa rapat paripurna untuk tidak menggunakan atlet luar Bukittinggi. Komitmen ini yang kita jalankan,” tegas Ramlan.

Selain itu, lanjut Walikota, dari awal tidak ada perjanjian dengan pihak manapun, baik secara tertulis maupun secara lisan, terkait besaran jumlah bonus yang akan dibayarkan. Pemberian reward atau bonus bagi atlet, pelatih dan official, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Untuk bonus atlet, tidak ada masalah, termasuk reward bagi pelatih dan official. Semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun dari data, masih ada beberapa cabor yang membawa atlet dari luar Bukittinggi. Untuk itu, kami putuskan, reward pelatih dan official atas nama atlet yang dibawa dari luar itu, tidak kita bayarkan, sementara reward dari atlet yang benar-benar dari Bukittinggi, tetap kita bayarkan,” jelas Wako.

Ramlan juga berharap, kedepannya, KONI melalui setiap pengcab olahraga, untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan bibit atlet yang ada di Bukittinggi.

“Kita inginkan pembinaan dan sportifitas harus dijunjung tinggi. Tidak perlu prestise. Kita butuhkan prestasi dari atlet yang benar-benar berdomisili atau sekolah di Bukittinggi. Kami dalam menjalankan pemerintahan juga selalu tegaskan, harus tertib administrasi dan laksanakan pekerjaan sesuai aturan. Ini berlaku untuk semuanya, tidak terkecuali bidang olahraga itu sendiri,” tegas Walikota.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top