Kaba Pemko Bukittinggi

Perda Pekat dan Trantibum Perlu Penguatan

Bukittinggi, KABA12.com — Permasalahan penyakit masyarakat dan trantibum di kota Bukittinggi memang harus diberantas habis. Hal ini patut dilakukan dan memang perlu penguatan dari segi payung hukum untuk melaksanakan berbagai tindakan penertibannya.
Ibnu Asis, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), memaparkan secara gamblang beberapa hal penting terkait hal tersebut. DPRD periode 1999 – 2004 lalu telah menginisiasi pembentukan Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 20 tahun 2003.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD Kota Bukittinggi juga telah menetapkan Perda nomor 1 tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 25 tahun 2004.

“Secara substansi sosiologis, kedua Perda tersebut mengatur tentang tata kehidupan keseharian warga masyarakat agar tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah serta berperan untuk melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya dari berbagai kemungkinan datangnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang akan menghadang,” ujarnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka dengan asumsi untuk urusan wajib Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta untuk memperkokoh pondasi yuridis dan filosofis terkait dengan penegakkan falsafah “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah, syara’ mangato, adat mamakai”, pada tahun 2015 Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bukittinggi telah bersepakat bulat untuk mengintegrasikan kedua Perda tersebut menjadi Perda Nomor 3 tahun 2015 dengan judul yang sama yaitu, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

“Ibaraik ka baparang, kito sabananyo alah punyo sanjato langkok. Nan tingga lai, baa caro mampagunoan sanjato tu supayo tapek sasaran (ibarat mau berperang, kita sudah punya senjata lengkap. Namun bagaimana menggunakan senjata itu supaya tepat sasaran),” papar politisi asal PKS tersebut.

Namun, permasalahan yang kerap muncul kemudian dan menjadi perhatian masyarakat, seolah-olah Pemerintah Daerah (tidak) berdaya dan (kurang) greget dalam menerapkan eksekusi regulasi tersebut secara massif dan berkesinambungan di lapangan. Atau, bahkan terkesan oleh masyarakat bahwa aparat penegak perda terkait, hanya disibukkan untuk mengatur/mengurusi masalah PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) dan merazia perparkiran yang teridentifikasi melanggar zona/wilayah tertentu saja serta menindak “warung kelambu” saat bulan Ramadhan tiba. Sehingga, implementasi dari perda Kententeraman dan Ketertiban Umum dimaksud, mengalami penyempitan makna hakiki dan pendangkalan ruang lingkup pengaturannya.
Menyikapi kenyataan tersebut, Ibnu menawarkan beberapa solusi alternatif yang bisa dijalankan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bukititiinggi
.
“Secara internal, Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi (ulang) materi muatan Perda ini kepada seluruh jajaran SKPD terkait, lebih khusus kepada jajaran aparatur penegak perda. Secara eksternal, DPRD Kota Bukittinggi juga mesti melakukan sosialisasi (ulang) atas materi muatan Perda ini kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah Daerah juga harus mengajak Forum Komunikasi dan Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta seluruh stakeholder terkait untuk “mendeklarasikan” gerakan bersama menegakkan perda ini guna mencegah dan menangkal segala bentuk penyakit masyarakat yang akan mengancam Ketenteraman dan Ketertiban Umum,” ungkapnya.

Ke depan, Ibnu berharap, melalui implementasi perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini, akan tercipta kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, tertib, damai dan terkendali menuju negeri “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top