Kaba Terkini

Kemen PPPA Dorong Pemkab Agam Bentuk Rencana Aksi Cegah TPPO

Lubukbasung, KABA12.com — Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian PPPA RI, Prof. Dr. Vennetia R. Danes, M.Sc., P.Hd., mendorong Pemerintah Kabupaten Agam membuat rencana aksi daerah untuk pencegahan tindak pidana tersebut.

Hal itu disampaikan Deputi saat kegiatan sosialisasi “Akhiri Tindak Pidana Perdagangan Orang” pada masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaen Agam, di balroom hotel Sakura Syariah Lubukbasung, Jumat (21/12).

“Pemda Kabupaten Agam perlu menyusun Rencana Aksi Daerah guna memastikan ada target kinerja yang hendak dicapai dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini,” ujarnya.

Meski belum terdapat laporan kasus tentang TPPO di Kabupaten Agam, namun seluruh elemen harus tetap waspada dan melakukan antisipasi sejak awal, karena mayoritas kasus ini disebabkan karena lemahnya ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan, budaya kawin muda, mencari kerja, urban life, pendidikan rendah dan lainnya.

“Saya berharap di Agam benar tidak ada kasus TPPO, karena menurut saya dengan kekayaan alam yang melimpah dan daerah disini yang subur dapat menghalangi terjadinya tindak pidanan ini. Diharapkan kepada masyarakat, terutama yang perempuan untuk rajin dan dapat mengolah hasil alam ini, sehingga tidak perlu keluar daerah ataupun keluar negeri untuk mencari pekerjaan untuk penghidupan yang layak, cukup kembangkan diri melalui sumberdaya yang ada di daerah,” jelas Vennetia.

Adapun rencana aksi pencegahan TPPO yang dimaksud Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian PPPA RI diantaranya seperti, melakukan sosialisasi tentang TPPO dan migrasi aman kepada masyarakat, tokoh agama, bundo kanduang, calon tenaga kerja ditingkat nagari dan jorong, melakukan kaderisasi pemuda dan remaja sebagai pelopor dan pelapor untuk pencegahan TPPO, serta mengumpulkan data pola migrasi penduduk di seluruh nagari sebagai bahan perencanaan dan penganggaran program pemerintah daerah pada OPD terkait, dan anggaran dana nagari.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Dalduk KB P2PA Kabupaten Agam, Retmiwati menyebut pihaknya akan segera menyusun rencana aksi untuk mengakhiri tindak pidana perdagangan orang ini.

“Namun hingga rencanan aksi itu terbentuk, kita minta masyarakat untuk berperan aktif sebagai pelopor dan pelapor, karena kita di Agam telah memiliki gugus tugas TPPO. Jadi kalau ada kasus, segera laporkan dengan data yang jelas. Atau bisa melalui sekretariat yang ada di Kampung KB dan kader-kader PKB, sehingga hal tersebut cepat diatasi,” katanya.

(Jaswit)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top