Kaba Terkini

Kemen PPPA Ajak Warga Agam Bersinergi Akhiri Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lubukbasung, KABA12.com — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia terus memperlihatkan keseriusan dalam penanganan kasus kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak.

Jumat (21/12), bertempat di balroom hotel Sakura Syariah Lubukbasung, Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO Kemen PPPA melakukan sosialisasi Akhiri Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada 100 warga Kabupaten Agam yang terdiri dari tokoh masyarakat, NGo, perangkat nagari, kecamatan, OPD serta perwakilan Forum Anak Daerah Kabupaten Agam.

Kepala Dinas Dalduk KB P2PA Kabupaten Agam, Retmiwati dalam laporannya menyampaikan, meski belum ditemukan adanya laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah tersebut, namun wilayah Agam merupakan daerah perlintasan dari berbagai daerah. Sehingga hal tersebut perlu diantisipasi melalui sosialisasi yang diberikan Kemen PPPA RI.

“Kasus TPPO di Agam nol. Meski di daerah kita tidak ada kasus ini namun kita tidak boleh menutup mata akan hal itu, karena ini menyangkut masyarkat kita, terutama yang jadi korbannya itu perempuan dan anak,” ujarnya.

Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria yang berkesemptan hadir membuka kegiatan sosialisasi itu menyebutkan, TPPO merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia, pelanggaran harkat dan martabat yang korbannya banyak menimpa perempuan dan anak.

Trinda juga menyebutkan untuk mengantisipasi TPPO, Pemkab Agam telah melakukan upaya awal dengan membentuk gugus tugas melalui Peraturan Bupati pada tahun 2015. Namun, sebagai antisipasi perlu diperkuat dan diperkaya dengan materi sosialisasi yang diberikan Kemen PPPA RI.

“Hal ini perlu sinergitas kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat termasuk di dalamnya untuk mengantisipasi adanya TPPO di wilayah Agam. Kita perlu waspada dan meningkatkan upaya pencegahan karena dampak negatifnya sangat komplek,” kata Wabup.

Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO Kemen PPPA RI, Destri Handayani dalam materinya memaparkan komitmen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam pemberantasan TPPO dari lengkapnya kerangka regulasi dan pelembagaan penanganannya di tingkat pusat dan daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Berbagai upaya terus kami lakukan untuk meminimalisir praktek perdagangan orang, baik melalui upaya sosialisasi/penerangan kepada masyarakat dengan memperkuat ketahanan keluarga, hungga dilakukan kerjasama lintas sektor terkait termasuk pihak LSM pemerhati masalah sosial kemanusiaan bersama masyarakat,” sebutnya.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, fenomena TPPO masih belum terselesaikan karena banyaknya tantangan yang dihadapi.

Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada, belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah, serta masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait.

Sedangkan dari sisi masyarakat, masih tingginya dorongan untuk bermigrasi ke kota atau luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, gaya hidup konsumtif dikalangan remaja, keinginan memperoleh uang secara cepat, serta pemahaman masyarakat tentang TPPO dan bahayanya juga masih kurang.

Akibatnya masyarakat kurang waspada dan mudah tertipu oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk bekerja ke kota atau ke luar negeri.

“Besar harapan agar kegiatan sosialisasi ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman antara pemangku kepentingan terkait di Agam, tentang apa itu TPPO, modus-modus, hukuman bagi pelaku, perlindungan, dan layanan bagi korban, serta apa yang harus dilakukan masyarakat jika melihat adanya dugaan TPPO. Sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus TPPO. Tahapan penting yang harus dipenuhi oleh Pemda Kabupaten Agam adalah pembentukan penyusunan Rencana Aksi Daerah guna memastikan ada target kinerja yang hendak dicapai dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Indonesia,” jelas Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO Kemen PPPA RI, Destri Handayani.

(Jaswit)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top