Kaba DPRD Agam

Pandangan Umum DPRD Agam terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017

Lubuk Basung, kaba12.com — DPRD Agam gelar rapat paripurna pandangan umum fraksi atas nota penjelasan Bupati Agam terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, di aula Utama DPRD Agam, Senin (2/7).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra itu, juga dihadiri oleh Bupati Agam Indra Catri, Wakil Ketua DPRD Agam Suharman dan Taslim serta anggota DPRD Agam, para asisten, serta kepala OPD Pemkab. Agam.

Dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi itu, fraksi Demokrat, melalui juru bicara Fauzi menyampaikan, keberhasilan pemerintah mendapatkan Opini WTP adalah karena BPK menilai Pemkab.Agam mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik termasuk pengelolaan aset milik daerah.

Baca Juga:  Polsek Tanjung Raya Tegur Warga Tak Pakai Masker di Pasar Bayur

“Agar prestasi ini dapat dipertahankan, kami sarankan supaya pemerintah terus berbenah terutama pengelolaan asaet milik daerah yang didukung dengan bukti kepemilikan yang kuat sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik megara/faerah,” kata Fauzi.

Sementara itu, AR Yutinof dari fraksi Golkar PBB mengatakan karena program status jalan simpang siur di kecamatan, diharapkan agar dilakukan penataan ulang jalan kabupaten, jalan nagari di setiap kecamatan serta dengan kondisi yang ada sekarang.

Baca Juga:  Usai Dilantik, Walinagari Jadualkan Serah Terima Jabatan

Fraksi PKS melalui juru bicara Syafruddin meminta penjelasan tentang program pemeliharaan jalan, baik ketersediaan anggaran ataupun realisasi pelaksanaan sepanjang tahun 2017.
Hal itu karena banyaknya infrastruktur jalan yang kurang mendapat pemeliharaan, bahkan kondisinya sudah banyak yang rusak.

Sedangkan, fraksi PAN melalui juru bicara Syaflin mengingatkan agar Pemkab. Agam benar-benar melaksanakan tugasnya secara maksimal terutama OPD yang berhubungan dengan penerimaan daerah, sehingga bisa meningkatkan penerimaan daerah dimasa yang akan datang.

Sementara itu, pendangan fraksi Nurani Nasdem yang disampaikan Zul Ikhsan mengatakan penerimaan pajak daerah tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp. 6 miliar lebih, namun disisi lain retribusi daerah belum mencapai target.

Baca Juga:  Pertahankan Mahkota, Demokrat Target 10 Kursi Pileg 2019 Agam

“Pada tahun 2017 retribusi daerah hanya tercapai sebesar 78,70 persen, angka tersebut berada dibawah capaian tahun 2016, kami mohon penjelasan penyebabnya dan apa langkah yang akan dipersiapkan agar tercapainya target tersebut,” ujarnya.

Fraksi Gerindra, melalui juru bicara Gusdanur menyampaikan berkaitan dengan pengelolaan keuangan diperlukan kapasitas dan akuntabilitas sesuai dengan mekanisme laporan keuangan dengan yang ada di lapangan.
Diperlukan peningkatan dan pembekalan aparatur pelaksana terutama sekali dipemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.

(Virgo)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

To Top