Kaba Terkini

Kisruh PAN, Fauzan Hafiz Lapor ke Mahkamah Partai

Bukittinggi, KABA12.com — Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bukittinggi hasil Musyawarah daerah (Musda) PAN Bukittinggi tahun 2016, Fauzan Haviz, melaporkan kisruh yang terjadi di internal DPD PAN Bukittinggi ke Mahkamah Partai PAN.

Kisruh yang terjadi di tubuh DPD PAN Bukittinggi itu, berawal dari keluarnya spanduk dan baliho Rahmi Brima sebagai Ketua DPD PAN Bukittinggi awal Ramadhan lalu, serta SK Rahmi Brisma pada 21 Mei 2018, yang dikeluarkan pengurus DPW PAN Sumbar. Sementara dari hasil Musda PAN Bukittinggi 2016 lalu, telah menetapkan Fauzan Hafiz sebagai ketua DPD PAN Bukittinggi, sekaligus telah di SK-kan.

“Kita telah laporkan kisruh yang terjadi ini ke Mahkamah Partai PAN. Disamping itu, kita juga telah melaporkan persoalan ini kepada KPU Pusat. Laporan ke KPU Pusat ini perihal pemberitahuan gugatan sengketa internal PAN,” jelas Ketua DPD PAN Bukittinggi Fauzan Hafiz.

Dijelaskan, meski kepengurusan DPD PAN BUkittinggi hasil Musda 2016 telah ditetapkan, namun kader dan pengurus tidak terima dengan adanya dua SK yang diterbitkan itu.
Hal ini mengingat pengesahan kepengurusan DPD PAN hasil Musda 2016 telah sesuai mekanisme dan AD/ART Partai.

Terpisah, salah seorang tokoh PAN Sumbar yang juga mantan Ketua DPD PAN Pasaman Barat, Erwin Dt Bagindo Sati, mengapresiasi upaya Fauzan Hafiz yang melaporkan kisruh internal ini ke Makamah Partai. Hal ini perlu dilakukan agar  tidak terjadi perpecahan di tubuh DPD PAN Bukittinggi.

“Kita menyayangkan DPW PAN Sumbar yang mengeluarkan dua SK kepengurusan DPD PAN Bukittinggi.

Padahal hasil Musda PAN Bukittingi menetapkan Fauzan Hafiz sebagai ketua. Namun baru baru ini DPW PAN Sumbar mengeluarkan SK Rahmi Brisma selaku ketua DPD PAN yang baru. Ada apa ini sebenarnya,” ujarnya.

Menurutnya, jika kisruh ini dibiarkan berlarut larut tanpa adanya penyelesaian dari DPW maupun DPP, tentu akan berdampak besar terhadap suara PAN  pada Pemilu 2019 mendatang, terutama suara PAN di Bukittinggi khusunya, dan Sumbar pada umumnya.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan, kisruh yang terjadi ini akan mengguncangkan suara PAN  di daerah pemilihan Sumbar II, yakni Bukittinggi dan Agam.

“Bukittinggi barometer PAN. Jika terjadi polemik di tubuh DPD PAN Bukittinggi tentu akan berdampak pada suara PAN pada Pemilu 2019 mendatang. Untuk kita harapkan polemik  ini hendaknya berakhir sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai. Masak PAN sebagai partai reformis tidak mengayomi AD/ART yang telah dibuat partai itu sendiri,” tegasnya.

Diakuinya, untuk mengganti kepengurusan itu ada aturan dan mekanisme yang harus dilalui. Untuk mengganti ketua terpilih itu harus melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang dilaksanakan sesuai hasil pleno DPD.

Erwin menambahkan, pengurus partai dapat diganti jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, atau yang bersangkutan melakukan perbuatan yang merusak citra partai. Selain itu yang bersangkutan meminta mengundurkan diri atau terlibat kriminal.

“Dalam hal ini saya menilai, Fauzan Hafiz selaku Ketua DPD PAN hasil Musda 2016, tidak melakukan perbuatan yang melanggar AD/ART partai.

Bahkan kepengurusan beliau telah diverifikasi KPU dan terdaftar di Kesbangpol, serta telah melakukan tahapan-tahapan pemilu lainnya  sesuai yang diatur dengan undang undang,” ungkapnya.

(Ophik)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Alamat : Jl. SUDIRMAN, NO.02, PADANG BARU, LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM

Telp (0752)76808, e-mail : redaksi.kaba12@gmail.com.

Copyright © 2018. Theme by KABA12.com. All right reserved

To Top